SURYA.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto kembali mendapat sorotan dari publik internasional.
Sorotan tersebut muncul berdekatan dengan kehadiran Prabowo sebagai tamu kehormatan utama dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026).
Forum ekonomi tersebut berlangsung pada 1-4 September 2026 dan mengangkat tema “The Far East: Development for the Benefit of People”.
Dalam forum yang juga dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin itu, Prabowo justru menjadikan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan.
Media tersebut menyebut hampir 800 orang terdampak sejumlah kasus keracunan yang berkaitan dengan program makanan gratis di Indonesia.
Baca juga: Sosok Trenggono Wakil Kepala BGN yang Kunjungi Manbaul Hikam Sidoarjo, Minta Maaf Soal Keracunan MBG
Sehari kemudian, News AM juga mengangkat isu serupa dengan judul “В Индонезии около 2 тысяч учеников и учителей отравились бесплатными школьными обедами”, yang berarti “Di Indonesia, sekitar 2.000 siswa dan guru keracunan akibat makan siang gratis di sekolah”.
Lantas, apa dampaknya ketika persoalan pelaksanaan MBG menjadi perhatian media asing?
Hal ini penting karena Prabowo sendiri mempromosikan filosofi pembangunan Indonesia di hadapan peserta EEF.
“Saya harus menyampaikan kepada Anda bahwa ini bukan hanya tema bagi Timur Jauh Rusia; ini juga merupakan mandat yang diberikan kepada saya oleh rakyat Indonesia,” kata Prabowo, dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Menurut Prabowo dalam forum St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) tahun lalu, ia menjelaskan mengenai filosofi ekonomi Indonesia yakni realisme, pragmatisme, dan upaya mencapai kebaikan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang.
Sebagai seorang Presiden, Ketua Umum Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) itu percaya terhadap dunia usaha, inisiatif, kreativitas, dan inovasi.
Ia juga mengaku juga percaya bahwa pemerintah harus melindungi mereka yang lemah, mengelola sumber daya nasional dengan baik, memberantas korupsi, serta berinvestasi untuk kebutuhan jangka panjang rakyat dan bangsa.
“Itulah arti pembangunan untuk kepentingan rakyat. Bagi Indonesia, kebaikan terbesar adalah untuk sebanyak-banyaknya orang,” katanya.
Dengan narasi tersebut, keberhasilan MBG pada akhirnya tidak hanya dinilai dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapi juga dari apakah makanan tersebut aman, layak, dan benar-benar memberi manfaat bagi penerimanya.
Kasus di sejumlah daerah menunjukkan bahwa persoalan MBG bukan hanya mengenai ketersediaan makanan, melainkan juga proses dari dapur hingga makanan diterima oleh siswa.
Dari sisi pemerintah, isu keamanan pangan bahkan menjadi salah satu fokus evaluasi BGN. Pada 3 September 2026, BGN menyatakan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) menjadi perhatian utama dalam sejumlah kasus gangguan kesehatan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan hasil pemetaan internal menunjukkan sebagian besar kasus berkaitan dengan kepatuhan terhadap SOP.
“Dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown itu 80–90 persen itu karena tidak taat SOP,” ujar Sudaryono.
Artinya, tantangan MBG semakin bergeser dari sekadar memperluas cakupan menjadi memastikan seluruh rantai penyediaan makanan memenuhi standar keamanan.
Program berskala besar membutuhkan kepercayaan dari penerima manfaat. Sekali muncul kasus berulang, persepsi masyarakat dapat berubah, terutama ketika informasi mengenai kejadian tersebut menyebar cepat melalui media sosial dan media asing.
Pada awal 2026, BGN menyebut MBG telah menjangkau sekitar 55,1 juta penerima manfaat melalui 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi.
Skala tersebut menunjukkan besarnya konsekuensi ketika muncul persoalan di satu titik layanan. Insiden lokal dapat berkembang menjadi isu nasional karena program memiliki jaringan penerima yang sangat luas.
Prabowo sendiri menegaskan pembangunan harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Apakah anak-anak mendapatkan makanan bergizi, apakah petani dapat memperoleh pupuk dan menjual hasil panennya dengan harga yang wajar, apakah keluarga dapat tinggal di rumah yang layak, apakah generasi muda dapat memperoleh pekerjaan yang produktif, dan apakah listrik dapat menjangkau setiap rumah di setiap desa,” ucap Prabowo.
Pernyataan itu menunjukkan ukuran keberhasilan yang ditekankan pemerintah sebenarnya bersifat konkret. Dalam konteks MBG, ukurannya bukan hanya berapa banyak makanan yang keluar dari dapur, tetapi bagaimana kondisi penerima setelah makanan dikonsumsi.
Sorotan media asing juga dapat memperbesar perhatian terhadap tata kelola MBG. Program yang menjangkau puluhan juta orang membutuhkan sistem pengawasan yang sebanding dengan skalanya.
Pada 3 September 2026, BGN juga mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran 2027 sebesar Rp240,20 triliun. Anggaran tersebut disiapkan untuk keberlanjutan dan optimalisasi program.
Besarnya anggaran membuat pertanyaan mengenai efisiensi, keamanan pangan, distribusi, dan akuntabilitas menjadi semakin penting.
Di sisi lain, BGN menegaskan bahwa MBG tidak hanya ditujukan agar penerima manfaat merasa kenyang. BGN menyebut dampak program harus dapat diukur, termasuk melalui perkembangan status gizi penerima manfaat.
Karena itu, setiap insiden menjadi momentum untuk menguji apakah sistem pengawasan mampu berjalan di seluruh titik, bukan hanya di tingkat kebijakan pusat.
Prabowo menjelaskan alasan pemerintah menjalankan program-program prioritasnya, termasuk MBG.
“Inilah alasan Indonesia menyediakan makanan bergizi gratis bagi seluruh anak-anak kita dan para ibu mereka yang sedang hamil. Inilah alasan kami mengejar swasembada pangan dan ketahanan energi,” katanya.
Hal itu juga kata Presiden yang membuat pemerintah, mempercepat hilirisasi industri, agar sumber daya alam yang dimiliki dapat memiliki nilai tambah serta mampu menyerap lapangan pekerjaan.
“Inilah alasan kami menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat—bukan pertumbuhan hanya demi pertumbuhan itu sendiri, melainkan pertumbuhan yang dapat mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan menuju kehidupan yang bermartabat,” pungkas Mantan Menteri Pertahanan RI (Menhan) itu.
Kasus ini memperlihatkan satu persoalan penting: semakin besar skala MBG, semakin tinggi pula standar yang harus dipenuhi.
Di satu sisi, pemerintah membawa program tersebut sebagai bagian dari visi pembangunan yang manfaatnya harus dirasakan masyarakat. Di sisi lain, kejadian gangguan kesehatan mengingatkan bahwa keberhasilan program makanan massal sangat bergantung pada detail operasional, mulai dari pemilihan bahan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi.
Badan Gizi Nasional sendiri pada Januari 2026 mencatat perkembangan besar dari fase awal 190 SPPG menjadi 19.188 SPPG.
Sorotan media Rusia menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan MBG akan semakin kompleks.
Program ini tidak cukup dinilai dari seberapa cepat jumlah penerima manfaat bertambah atau berapa banyak makanan yang dibagikan. Ukurannya juga harus mencakup keamanan pangan, konsistensi kualitas, transparansi pengelolaan, serta dampak nyata terhadap status gizi penerima.
Dengan cakupan puluhan juta penerima dan kebutuhan anggaran yang sangat besar, setiap gangguan di lapangan memiliki potensi menjadi persoalan reputasi yang jauh lebih luas.
Karena itu, pekerjaan rumah MBG ke depan bukan hanya memperluas jangkauan. Yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap porsi yang sampai ke meja anak-anak benar-benar memenuhi tujuan yang sejak awal dibawa Prabowo ke forum internasional: pembangunan yang manfaatnya dirasakan rakyat.
Dalam konteks tersebut, sorotan media Rusia seharusnya tidak semata-mata dilihat sebagai masalah citra, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menguji seberapa kuat sistem MBG ketika berhadapan dengan tuntutan program publik berskala nasional.
