Jakarta (ANTARA) - Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo mengingatkan pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan fisik.

Sebab, kata dia, pemerintah perlu melihat apakah masyarakat sudah benar-benar dapat menjalani kehidupan secara normal.

“Ukuran keberhasilan pemulihan tidak boleh berhenti pada berapa rumah yang selesai dibangun atau berapa kilometer jalan yang telah diperbaiki," ujar Wahyu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Dengan demikian, ia berpendapat perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau sejumlah titik pemulihan pascabencana di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat (4/9), khususnya terhadap persoalan hunian dan layanan dasar menjadi penting.

Adapun rangkaian kunjungan mencakup hunian warga, sekolah, jembatan, hingga infrastruktur pengendalian bencana.

Di sejumlah lokasi, dirinya menuturkan proses pemulihan terlihat sudah berjalan. Di Aek Parombunan misalnya, sebagian hunian tetap telah diserahterimakan kepada warga, sedangkan pembangunan unit lainnya masih berlangsung.

Sementara di Tapanuli Selatan, sambung dia, pemerintah juga terus mendorong percepatan hunian permanen bagi masyarakat yang masih berada dalam masa transisi.

Wahyu mengatakan penekanan Wapres agar pemulihan menyentuh pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi masyarakat merupakan arah yang tepat.

Menurutnya, hunian baru harus dibarengi dengan tersedianya layanan dasar dan sumber penghidupan warga, seperti air bersih, sanitasi, listrik, sekolah, fasilitas kesehatan, transportasi, pekerjaan, dan pusat kegiatan ekonomi.

"Kalau rumah selesai tetapi warga kehilangan sumber penghidupan, maka secara substantif proses pemulihan belum selesai,” ucap dia.

Untuk itu, dia menyebut kunjungan Wapres tersebut perlu menjadi momentum untuk memastikan rekonstruksi tidak hanya mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga membuat masyarakat lebih aman dan lebih tangguh menghadapi risiko berikutnya.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran mendorong penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatera Utara.

"Pejabat daerah adalah ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Turun langsung ke lapangan, cek apa yang masih kurang, cek kondisi warga," kata Gibran.

Ia meminta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) memastikan berbagai kebutuhan dan kendala masyarakat selama masa transisi ditangani langsung di lapangan.

Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan dasar dan hunian, akses dan layanan publik, hingga pemulihan aktivitas serta mata pencaharian masyarakat.

Wapres juga meminta pemerintah daerah tidak membiarkan masyarakat menunggu terlalu lama ketika menghadapi kendala selama proses pemulihan.

Menurut dia, setiap persoalan perlu segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan penyelesaian.