TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA – Wakil Bupati (Wabup) Isak Waryensi meminta kepala distrik dan kepala kampung se-Kabupaten Kaimana untuk mengawal pelaksanaan Program Satu Miliar Satu Kampung (SAMISAKA).

Ia menegaskan, anggaran yang dialokasikan pemerintah harus benar-benar diterima dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Ditekankan Wabup Isak dalam sambutannya pada rapat koordinasi di GOR Kaimana, Senin (7/9/2026).

Wabup Isak menyampaikan kekhawatiran pemerintah daerah terkait informasi yang beredar mengenai pelaksanaan program.

“Ketakutan kami jangan sampai program SAMISAKA ini tidak bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Baca juga: Wabup Kaimana Tegaskan Dana SAMISAKA Rp84 Miliar Harus Dikelola untuk Rakyat

Untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, pemerintah daerah memperkuat peran distrik dalam melakukan monitoring terhadap kampung.

Kepala distrik diminta mengawasi pelaksanaan program agar anggaran turun secara utuh kepada masyarakat.

Wabup menegaskan, pembagian anggaran SAMISAKA telah diatur dalam mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

“Ada 60 persen, 20 persen, dan 20 persen sisa. Semua sudah diatur sesuai regulasi. Saya berharap jangan keluar dari situ,” tegasnya.

Baca juga: Pemkab Kaimana Siapkan Tambahan Rp500 Juta Lengkapi Dana SAMISAKA

Meski pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran, Wabup memastikan komitmen Pemkab Kaimana tetap berjalan dengan alokasi Rp1 miliar untuk setiap kampung.

Ia mengakui program mengalami keterlambatan, namun menekankan bahwa program yang baik membutuhkan proses dan menghadapi tantangan.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, dana SAMISAKA juga diharapkan mendukung pembangunan fisik sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kita akan berusaha bagaimana sehingga bisa masuk juga untuk pembangunan fisik,” katanya.

Baca juga: Rapat Koordinasi dengan Empat Bank, Pemkab Kaimana Pastikan Dana SAMISAKA Tepat Sasaran

Dalam proses pencairan, Wabup mengingatkan agar kepala kampung menyerahkan dana kepada pengurus yang ditentukan.

“Kepala kampung tidak punya hak untuk membagi atau mengatur. Kalau ada yang coba-coba mencampuri, lapor ke saya. Uang ini untuk masyarakat,” tegasnya.

Ia juga meminta kepala distrik menjalankan fungsi monitoring secara maksimal dan mengingatkan bahwa masyarakat akan menilai kinerja pemerintah.

“Untuk kepala kampung, mari kawal SAMISAKA ini dengan baik,” ujarnya.

Wabup menambahkan, anggaran untuk penyaluran tahap kedua telah disiapkan pemerintah daerah sehingga alokasi SAMISAKA menjadi genap Rp1 miliar bagi setiap kampung.