BANJARMASINPOST.CO.ID, BARITOKUALA – Kebutuhan obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak selalu sejalan dengan daftar obat yang tersedia dalam Formularium Nasional (Fornas).

Kondisi tersebut menjadi salah satu temuan Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan saat melakukan monitoring ke Puskesmas Mandastana, Baritokuala, baru-baru ini.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha mengatakan, pihaknya menerima informasi mengenai keterbatasan ketersediaan sejumlah obat yang dibutuhkan masyarakat. Persoalannya, kebutuhan pelayanan di lapangan terkadang berada di luar daftar obat yang tercantum dalam Fornas.

“Penurunan stunting jangan sampai terabaikan meski kita sedang berhadapan dengan penanganan dampak bencana asap. Dan juga, kami mendapatkan informasi adanya keterbatasan stok obat-obatan yang termasuk dalam Formularium Nasional karena ternyata kebutuhan di lapangan kerap berada di luar daftar Fornas itu sendiri,” ujarnya.

Jihan menyatakan, persoalan tersebut akan menjadi bahan konsultasi DPRD Kalsel kepada Kementerian Kesehatan. Ia berharap kebutuhan obat di daerah dapat menjadi bagian dari evaluasi regulasi yang dilakukan secara berkala.

“Kami akan berkonsultasi ke Kemenkes mengenai jenis obat apa saja yang masih kurang ketersediaannya, mengingat regulasi ini dievaluasi secara berkala. Semoga hal tersebut bisa kita alokasikan nanti melalui DAK atau anggaran pusat,” kata politisi Gerindra tersebut.

Selain persoalan ketersediaan obat, Puskesmas Mandastana juga sedang menangani dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Kepala Puskesmas Mandastana, dr Rusdiani mengatakan, pihaknya telah membentuk tim kesehatan untuk menghadapi peningkatan gangguan kesehatan akibat asap.

Sejak awal Agustus hingga saat ini, tercatat sekitar 200 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ditangani di wilayah kerja Puskesmas Mandastana. Seluruh pasien dapat ditangani tanpa harus dirujuk ke rumah sakit.

Di tengah penanganan kasus ISPA, program kesehatan lainnya juga tetap berjalan. Salah satunya intervensi penurunan stunting.

Rusdiani mengatakan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Mandastana kini berada di kisaran 7 persen. Penanganannya dilakukan melalui strategi jemput bola dengan mendatangi desa-desa bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.

Monitoring Komisi IV DPRD Kalsel ke Puskesmas Mandastana tersebut turut didampingi perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel dan Dinas Kesehatan Kabupaten Batola. (*)