TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Pemerintah Kabupaten Kampar akan menggeser pembiayaan pada APBD Perubahan 2026 hasil efisiensi. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kampar, Dendi Zulhairi menyebutkan, hasil efisiensi yang telah tercatat sebesar Rp10 miliar. 

"10 M itu hanya dari perjalanan dinas," ungkapnya kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (7/9/2026).

Seperti diketahui, kebijakan efisiensi Penkab Kampar diberlakukan sejak April 2026. Selain pemangkasan perjalanan dinas, efisiensi juga memangkas biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas.

Efisiensi juga diterapkan dalam bentuk Work From Home (WFH) setiap Jumat yang masih berjalan hingga sekarang. WFH ditargetkan menghemat biaya listrik dan air kantor.

Ditanya efisiensi dari BBM dan WFH, Dendi mengaku belum tercatat. Pencatatannya masih tersebar di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia mengatakan, Bupati Ahmad Yuzar memutuskan agar hasil efisiensi difokuskan untuk bidang kesehatan. Khususnya program Universale Health Coverage (UHC).

Menurut dia, pemkab tertunggak hutang ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari program tersebut. "Ada 21 miliar belum dibayarkan untuk UHC," katanya.

Baca juga: Kualitas Udara Memburuk, Disdikpora Kampar Ungkap Sekolah di 2 Kecamatan Paling Terdampak

Sebelumnya, Bupati dan DPRD Kampar telah menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-P 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Kampar, Senin (31/8/2026).

KUA-PPAS APBD-P 2026 disepakati sebesar Rp2,573 triliun. Turun dari APBD Murni Rp2,64 triliun. 

( Tribunpekanbaru.com / Fernando Sihombing)