TRIBUNBATAM.id, NATUNA - Aspirasi masyarakat desa diminta tidak hanya menjadi bahan pembicaraan dalam forum musyawarah.

Wakil Bupati (Wabup) Natuna, Jarmin Sidik menegaskan jika setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat harus dikawal hingga benar-benar dapat menjadi program dan kebijakan yang memberikan manfaat.

Pesan itu disampaikan Jarmin saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) DPC Kabupaten Natuna Tahun 2026 di Sisi Basisir, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Senin (7/9/2026).

Jarmin yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) benar-benar memahami persoalan dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

Menurutnya, BPD memiliki peran penting sebagai wadah yang menampung sekaligus mengawal aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.

ABPEDNAS adalah singkatan dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional.

Organisasi ini merupakan wadah berhimpun resmi berskala nasional bagi para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia.

ABPEDNAS berfungsi sebagai forum komunikasi, koordinasi, dan perjuangan aspirasi para anggota BPD dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa.

Fungsi utama ABPEDNAS satu diantaranya memperjuangkan hak-hak kesejahteraan anggota BPD, meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan pemahaman hukum tata kelola desa, serta memperkuat sinergi antara BPD dengan Kepala Desa.

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di desa.

Posisinya sering disebut sebagai "parlemen desa" karena bertugas membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa, menampung aspirasi

masyarakat, serta mengawasi kinerja Kepala Desa.

Dalam struktur organisasi, ABPEDNAS memiliki jaringan kepengurusan yang berjenjang, mulai dari tingkat pusat (DPP), tingkat provinsi (DPD), hingga tingkat kabupaten/kota (DPC).

"Saya berharap setiap BPD dapat benar-benar memahami kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Jangan sampai aspirasi masyarakat hanya berhenti dalam forum musyawarah, tetapi harus dikawal agar dapat menjadi program dan kebijakan yang memberikan manfaat nyata," kata Jarmin.

Baca juga: ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa Kepri Dikukuhkan, Gubernur Ansar Ahmad Tekankan Peran Strategis Desa

Ia mengatakan pembangunan desa membutuhkan keterlibatan seluruh unsur.

Pemerintah Kabupaten Natuna, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, ABPEDNAS hingga masyarakat harus membangun sinergi agar pembangunan dapat berjalan merata dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Jarmin mengapresiasi ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna yang menggelar rapat koordinasi pengurus.

"Melalui rapat koordinasi ini, saya berharap ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna dapat menjadi wadah yang semakin kuat dalam meningkatkan profesionalisme dan kapasitas para anggota BPD," katanya.

Jarmin berharap rapat koordinasi tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Ia meminta pengurus ABPEDNAS menghasilkan rumusan, rekomendasi serta langkah tepat yang dapat memperkuat kelembagaan BPD.

"Kepada seluruh pengurus dan anggota ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna, saya berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan rumusan dan langkah-langkah yang dapat memperkuat kelembagaan BPD dan kemajuan desa-desa di Natuna," ujarnya.

Baca juga: Audiensi Wakil Gubernur Bersama Abpednas ke Kejati Kepri, Nyanyang Tekankan Pentingnya Sinergitas

Sementara itu, Ketua Harian ABPEDNAS DPC Kabupaten Natuna, Hadi Candra mengatakan, organisasi tersebut memiliki peran dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai program pemerintah yang dilaksanakan di desa.

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan sejak awal apabila ditemukan persoalan atau kejanggalan dalam pelaksanaan program.

Ia meminta anggota ABPEDNAS tidak menunggu hingga persoalan berkembang menjadi lebih besar sebelum mengambil langkah.

"Jika dalam setiap program yang telah berjalan ada suatu kejanggalan, maka kita harus melaporkan. Jangan sampai yang tidak kita inginkan sudah terjadi baru kita melaporkan," kata Hadi.

Menurutnya, ABPEDNAS bukan organisasi biasa, tetapi harus menjadi wadah bersama untuk memperkuat peran dan fungsi BPD dalam pembangunan desa.

Hadi berharap seluruh pengurus dapat saling bekerja sama dan memperkuat organisasi.

Ia juga menyebut hasil rapat koordinasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Natuna dan Polres Natuna.

"Organisasi ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik kita bersama. Maka dari itu, mari kita bersama-sama memajukan organisasi ini," ujarnya. (TribunBatam.id/Birri Fikrudin)