Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Wakil Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Solo Purwanti membuka opsi menutup permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkena suspend akibat kasus keracunan massal, termasuk SPPG Nusukan 4 dan SPPG Banyuanyar 1, Solo, Jawa Tengah.
Penutupan permanen dapat dilakukan jika pengelola SPPG tidak menjalankan rekomendasi perbaikan yang telah diberikan.
“Tadi kan salah satu sanksinya adalah penghentian operasional ya. Penghentian operasional seperti itu kalau dia nanti tidak bisa memperbaiki kan mau tidak hanya suspend sementara ya tapi suspend seterusnya,” ungkapnya saat dihubungi Selasa (8/9/2026).
Purwanti mengatakan pemberian makanan yang menyebabkan keracunan massal dapat menjadi indikasi adanya kelalaian dalam proses produksi makanan.
Menurut dia, pihak yang tidak mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) dalam pengolahan makanan dapat dianggap lalai.
“Ya tidak hanya satu sisi mitra ya masih karena komponen dalam program MBG ini kan ada mitra ada Yayasan ada manajemen di SPPG-nya sendiri. Kalau itu kaitannya dengan di internal SPPG ya berarti kaitannya dengan SOP ini kan memang jadi tanggung jawab dari teman-teman SPPG di situ. Ada kepala SPPG, ada ahli gizi. Mungkin tidak hanya kelalaian mitra tapi juga tim SPPG sendiri dalam pengawasan untuk SOP relawan misalnya seperti itu pemakaian APD seperti itu,” jelasnya.
Meski membuka opsi penutupan permanen, pihaknya juga masih memberi kesempatan bagi SPPG yang terkena suspend untuk kembali beroperasi.
SPPG dapat kembali menjalankan operasional jika pengelola memperbaiki tata kelola dan infrastruktur sesuai rekomendasi Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kalau nanti selama memenuhi tata kelola infrastruktur sudah dibenahi sesuai dengan catatan-catatan rekomendasi yang dari BGN ada kemungkinan untuk bisa dioperasionalkan kembali. Dari tata kelola itu kan sebetulnya mulai dari penerimaan bahan sampai ke distribusi itu kan ada alurnya ya alur yang harus dipenuhi dan misalnya penerimaan bahan itu di sana ada wastafel misalnya seperti itu harus terpisah dari ruang cuci bahan. Jadi benar-benar memang harus sesuai alur dan kemudian juga infrastruktur juga harus dipenuhi misalnya untuk cuci ompreng itu juga memang harus air mengalir seperti itu tidak campur dengan ruang yang lain. Sudah terpisah-pisah sudah ada alurnya seperti itu,” jelasnya.
Menurut Purwanti, perbaikan harus mencakup seluruh tahapan pengelolaan makanan, mulai dari penerimaan bahan hingga distribusi.
Pengelola juga perlu memastikan fasilitas pendukung memenuhi standar, termasuk tempat pencucian ompreng dengan air mengalir dan ruang yang terpisah sesuai alur kerja.
Baca juga: 175 Siswa SMA N 6 Solo Keracunan MBG, Menu Galantin Diduga Biang Keladi Picu Mual hingga Diare
Purwanti menegaskan pihaknya rutin melakukan inspeksi untuk memastikan kualitas lingkungan, termasuk air yang digunakan dalam operasional SPPG.
Namun, kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tidak otomatis menghilangkan risiko kontaminasi jika pengelola tidak menjalankan SOP dengan benar.
“Termasuk air jadi karena air kan juga yang pokok ya sebetulnya juga air menjadi salah satu persyaratan untuk juga SLHS. Setiap 2 bulan sekali itu kan sebetulnya juga perlu dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan juga. Kemarin itu di Nusukan 4 itu juga sebetulnya hasil yang terakhir itu masih memenuhi syarat seperti itu. Tapi ternyata ya kok ndilalah di saat kemarin yang terakhir itu kok ternyata juga positif,” jelasnya.
(*)
