TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Antrean panjang kendaraan yang akan membeli solar di sejumlah SPBU di Sumatera Selatan mendapat perhatian Gubernur Sumsel Herman Deru.
Ia meminta persoalan tersebut segera dicarikan solusi karena selain menyebabkan kemacetan, antrean panjang BBM juga menjadi kendala bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di Sumsel.
Roda perekonomian harus terus berjalan, namun distribusi barang dapat tersendat karena kendaraan harus mengantre solar dalam waktu lama. Akibatnya, barang yang seharusnya cepat sampai ke tujuan menjadi tertunda.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, masalah antrean BBM subsidi, baik solar maupun Pertalite, terjadi karena kuota yang tersedia lebih sedikit dibandingkan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut membuat distribusi harus dibatasi agar persediaan mencukupi hingga akhir tahun.
Ia mengatakan Pemprov Sumsel sebelumnya mengusulkan kebutuhan sekitar 2,8 juta kiloliter (KL) untuk seluruh jenis BBM bersubsidi di luar Pertalite. Untuk Pertalite, usulan yang disampaikan sekitar 1,7 juta KL.
Namun, realisasi kuota yang diterima disebut hanya sekitar 750 ribu KL untuk Pertalite. Sementara untuk solar dan jenis BBM subsidi lainnya, kuota yang diberikan sekitar 629 ribu KL, lebih rendah dibandingkan kuota tahun sebelumnya yang mencapai 655 ribu KL.
Artinya, kuota tersebut hanya sekitar seperempat dari kebutuhan yang diusulkan.
Menurut Herman Deru, perbedaan kuota tersebut dapat memengaruhi kelancaran distribusi di lapangan, terutama ketika kebutuhan masyarakat meningkat.
Ia meminta perhitungan distribusi tidak semata-mata mengacu pada sisa kuota menjelang akhir tahun. Sebab, sisa kuota saat ini hanya sedikit dan diprediksi secara umum hanya cukup hingga 6 Desember 2026.
Bahkan, di sejumlah kabupaten/kota, kuota diperkirakan habis lebih cepat hingga November mendatang.
Herman Deru menyatakan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) apabila antrean masyarakat terus berlangsung.
“Tidak mungkin kita menahan mereka untuk antre BBM. Nanti saya teriak ke BPH, tidak boleh kita diam, tidak merasionalisasi orang yang mengantre. Kasihan masyarakat yang antre,” ujarnya.
Di tengah persoalan antrean, Herman Deru juga meminta pengawasan terhadap praktik pelangsiran BBM subsidi diperketat.
Ia secara khusus menyoroti penggunaan barcode ganda untuk memperoleh solar subsidi. Menurutnya, praktik tersebut harus segera diawasi dan ditindak agar BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Saya juga minta pihak kepolisian untuk dapat segera diawasi dan ditindak,” katanya.
Ia juga mengingatkan masyarakat yang secara ekonomi tidak masuk kategori penerima BBM subsidi agar menggunakan BBM nonsubsidi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga agar kuota subsidi tidak semakin terbebani.
“Kalau masyarakat kita tidak layak pakai subsidi, jangan pakai subsidi,” tegasnya.
“Beberapa hari ini kita tidak bisa tutup mata, antrean BBM subsidi jenis solar ini semakin panjang,” kata Herman Deru, Selasa (8/9/2026).
Deru mengatakan, berdasarkan penjelasan Pertamina Patra Niaga, pasokan solar ke SPBU bergantung pada sejumlah vendor.
Saat ini terdapat sekitar tujuh vendor yang memasok kebutuhan tersebut, dengan sumber pasokan berasal dari sejumlah wilayah, yakni Dumai dan Sulawesi.
Kondisi menjadi semakin kompleks ketika pasokan dari vendor tertentu mengalami hambatan. Pertamina Patra Niaga Sumbagsel bahkan harus mengambil pasokan dari wilayah lain, termasuk Lampung.
Menurut Herman Deru, persoalan distribusi seharusnya dapat diantisipasi sebelum stok di tingkat SPBU menipis. Ia meminta ketersediaan bio solar dijaga secara konsisten sehingga masyarakat tidak harus menghadapi antrean panjang.
“Yang harusnya kita awali sebelum terjadi, stoknya terbatas, stok bio solar 0,86 harus terus dijaga, tidak boleh kosong, ambil dari tempat lain,” ujarnya.
Herman Deru juga menyoroti jarak sumber pasokan yang dinilai terlalu jauh. Ia mengusulkan agar Pertamina mempertimbangkan lebih banyak vendor lokal untuk mendukung distribusi BBM di Sumsel.
Menurutnya, penggunaan pemasok lokal dapat mengurangi risiko gangguan distribusi dibandingkan mengandalkan pasokan yang berasal dari wilayah yang jauh.
“Makanya saya sarankan untuk kita undang vendor, kita ambil vendor dari lokal saja jangan jauh-jauh,” katanya.
Ia menilai Sumsel memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan bahan bakar, salah satunya melalui sektor perkebunan kelapa sawit yang mencapai sekitar 1,4 juta hektare.
Herman Deru juga menyinggung adanya pasokan yang disebut belum sampai ke lokasi tujuan. Kondisi tersebut menurutnya perlu ditelusuri agar penyebab gangguan distribusi dapat diketahui secara jelas, termasuk kemungkinan faktor eksternal yang memengaruhi perjalanan pasokan.
Di sisi lain, ia meminta Pertamina dan pihak terkait terbuka menyampaikan kondisi pasokan kepada masyarakat.
“Keterbukaan seperti ini harusnya kita awali. Informasi ke masyarakat harus disampaikan secara lugas agar tidak saling menyalahkan,” tegasnya.
Deru juga meminta pengawasan subsidi tepat diperketat agar tidak disalahgunakan. Ia menyoroti kemungkinan kendaraan mengisi BBM subsidi berulang kali serta penggunaan kendaraan yang telah diubah spesifikasinya, termasuk dari Euro 4 ke Euro 2 maupun perubahan filter oli atau komponen lainnya agar dapat membeli solar subsidi.
Baca juga: Perketat Pembelian Solar Subsidi, Sejumlah SPBU di Palembang Minta Pengendara Tunjukkan STNK
Sementara itu, Ketua DPD Hiswana Migas Sumbagsel H Didik Cahyono mengatakan pihaknya mendukung kebijakan Gubernur Sumsel Herman Deru untuk menambah kuota BBM subsidi, khususnya solar.
Menurutnya, selama ini operator SPBU juga cukup kelelahan karena harus bertugas dari malam hingga subuh setiap hari.
Apalagi jika terjadi kendala pengiriman sehingga solar terlambat tiba di SPBU, antrean kendaraan akan semakin panjang.
Selain itu, mengenai antrean panjang di luar SPBU, menurut Didik, petugas atau operator memang fokus pada tugas melayani konsumen. Sementara pengaturan arus lalu lintas bukan kewenangan manajemen SPBU maupun operator.
"Kita mendukung usulan Pak Gubernur sebab memudahkan masyarakat yang akan isi solar dan antrean tidak panjang lagi, semoga juga pasokan solar dari Pertamina tepat waktu dikirimnya," kata Didik.
Sementara itu, Region Manager Retail Sales PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Ayub Ritto, mengatakan Pertamina hanya bertugas mendistribusikan BBM karena penetapan besaran kuota ditentukan bersama oleh BPH Migas.
Oleh sebab itu, besaran kuota yang didistribusikan di Sumsel sesuai dengan ketetapan yang telah disetujui.
"Kuota yang disiapkan harus cukup hingga setahun sehingga diatur bagaimana caranya kuota yang ada meski jauh dari usulan harus cukup," kata Ayub.
Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com
