TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dirangkaikan dengan Stakeholders Day di Benuanta Convention Hall, Kantor Kanwil DJPb Kaltara, Tanjung Selor, Selasa (8/9/2026).
Kegiatan ini merupakan momentum istimewa karena menjadi agenda resmi perdana yang digelar di gedung baru pasca-kepindahan operasional Kanwil DJPb Kaltara ke Jalan Jelarai, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
Diikuti oleh berbagai stakeholders mulai dari instansi pemerintah, satuan kerja (satker) kementerian/lembaga, hingga mitra perbankan di Kaltara, kolaborasi antara Kanwil DJPb Kaltara dan KPPN Tanjung Selor ini difokuskan untuk menjaring masukan langsung dari para pengguna layanan.
Kepala Kanwil DJPb Kaltara, Ika Hermini Novianti, menjelaskan bahwa FKP dibuka sebagai ruang komunikasi dua arah untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik perbendaharaan di wilayah Kaltara.
"Sangat berterima kasih atas seluruh masukan yang disampaikan stakeholder. Itu sangat berarti bagi kami untuk pengembangan layanan," ujar Ika Hermini Novianti.
Baca juga: Resmi Pindah ke Gedung Baru di Jelarai Raya, Kanwil DJPb Kaltara Kembalikan Aset Pemkab Bulungan
Ika menekankan forum ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan wujud komitmen untuk membangun sistem pelayanan yang lebih responsif dan terbuka terhadap kebutuhan para mitra kerja.
"Kami berharap komunikasi antara kami DJPb sebagai penyedia layanan dan pengguna dalam hal ini satker-satker dapat berjalan lebih terbuka sehingga kualitas layanan perbendaharaan di Kaltara terus meningkat," tegas Kepala Kanwil DJPb Kaltara.
Dalam penyerapan aspirasi tersebut, salah satu masukan teknis yang menjadi sorotan utama pengguna layanan berkaitan dengan pengoperasian aplikasi Sistem Akuntansi dan Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
Sejumlah peserta FKP menyampaikan usulan terkait penyempurnaan beberapa fitur aplikasi agar tata kelola keuangan instansi dapat berjalan lebih mudah dan efisien.
Menanggapi hal itu, pihak DJPb Kaltara memastikan seluruh catatan teknis dari lapangan akan ditindaklanjuti ke tingkat pusat.
"Masukan terkait aplikasi Sakti ini tentu akan kami teruskan sebagai bahan pengembangan sehingga digitalisasi layanan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh pengguna," tutup Ika.
(*)
Penulis : Desi Kartika
