TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Sebanyak 316 perusahaan pengguna bahan bakar minyak (BBM) di Riau masuk dalam pemetaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Data perusahaan tersebut akan ditelusuri lebih lanjut untuk melihat potensi penerimaan pajak daerah yang masih bisa dioptimalkan.
Pemeriksaan tidak hanya dilakukan melalui data administrasi. Pemprov Riau juga akan melakukan pencocokan data antarinstansi, memeriksa dokumen hingga mengecek langsung sejumlah objek prioritas di lapangan.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, pemetaan tersebut merupakan bagian dari kerja Satuan Tugas Optimalisasi Pajak Daerah (Satgas OPAD) yang dibentuk Pemprov Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menurutnya, pemerintah sudah melakukan konsolidasi dan memperbarui berbagai data yang berkaitan dengan potensi penerimaan daerah.
“Kita sudah mencocokkan dan memperbarui data dari berbagai instansi. Dari sana, sekarang sudah terpetakan sekitar 316 perusahaan pengguna BBM yang akan kita telusuri lebih lanjut,” kata SF Hariyanto saat Rapat Koordinasi Sinergitas Pelaku Usaha terhadap Optimalisasi Pajak Daerah di Menara Dang Merdu, Pekanbaru, Selasa (8/9/2026).
Selain memetakan ratusan perusahaan pengguna BBM, proses pencocokan data juga menemukan penambahan jumlah wajib pungut. Sebelumnya hanya 19 wajib pungut yang terdata, kini jumlahnya bertambah menjadi 26.
Temuan tersebut, menurut SF Hariyanto, menunjukkan masih ada potensi penerimaan daerah yang dapat digali dengan memperbaiki dan mencocokkan data dari berbagai sumber.
“Ketika datanya kita buka dan kita cocokkan satu sama lain, ternyata memang masih ada potensi penerimaan yang bisa kita kejar. Sekarang tinggal kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Setelah tahap pendataan, Satgas OPAD akan masuk ke pemeriksaan yang lebih teknis.
Baca juga: Kendaraan Perusahaan Beroperasi di Riau Diminta Pakai Pelat BM, Ini Kata SF Hariyanto
Perusahaan yang menjadi prioritas akan diprofilkan. Data yang dimiliki pemerintah kemudian dicocokkan dengan dokumen perusahaan. Jika diperlukan, tim akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
“Sekarang kita masuk ke tahap yang lebih teknis. Kita lihat profilnya, cocokkan datanya, periksa dokumennya, kemudian untuk objek yang menjadi prioritas akan kita cek langsung ke lapangan,” kata SF Hariyanto.
Pemprov Riau juga meminta perusahaan menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan selama proses tersebut.
Data yang akan diperiksa tidak hanya menyangkut penggunaan BBM. Pemerintah juga akan melihat data kendaraan operasional milik perusahaan maupun vendor, alat berat hingga pemanfaatan air permukaan.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah kewajiban yang berkaitan dengan pajak daerah sudah sesuai dengan kegiatan perusahaan di lapangan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Riau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hingga 31 Agustus 2026, realisasi PAD Provinsi Riau tercatat mencapai Rp2,96 triliun. Angka tersebut meningkat 8,26 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Meski mengalami peningkatan, Pemprov menilai masih terdapat sumber penerimaan yang belum tergarap maksimal.
“Alhamdulillah, hasil awalnya sudah terlihat. Sampai akhir Agustus PAD kita mencapai Rp2,96 triliun, naik 8,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tapi dari data yang kita temukan, peluang untuk meningkatkan penerimaan masih ada,” jelasnya.
Untuk mengejar potensi tersebut, Pemprov Riau bersama Forkopimda membentuk Satgas OPAD. Tim ini bertugas memperkuat pendataan dan memastikan potensi pajak daerah dapat dikelola dengan lebih tertib, transparan dan adil.
SF Hariyanto juga meminta pelaku usaha mendukung proses tersebut dengan memberikan data yang dibutuhkan secara terbuka.
"Sekarang sudah masuk ke tahap pengumpulan data menuju pemeriksaan yang lebih rinci. Nanti hasil pencocokan dokumen dan pengecekan lapangan akan menjadi dasar kami untuk melihat potensi pajak daerah yang masih dapat dioptimalkan," katanya.
(Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)
