SURYAMALANG.COM, SIDOARJO – Peristiwa keracunan ratusan siswa dan santri di Kabupaten Sidoarjo benar-benar menjadi pelajaran berharga.

Agar kasus serupa tidak terulang, Bupati Sidoarjo, Subandi, bakal membentuk Satgas untuk melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Satgas yang akan dibentuk itu lebih banyak bertugas dalam pendampingan kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Melakukan pendampingan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu benar-benar berjalan baik di Sidoarjo.

“Kita berkomitmen, program Presiden ini harus sukses di Sidoarjo."

"Makanya kita harus bersama-sama mendampingi dan memastikan program ini berjalan dengan baik,” kata Bupati Sidoarjo Subandi di sela rapat koordinasi dengan Forkopimda Sidoarjo, Forkopimka, serta seluruh koordinator wilayah SPPG se-Kabupaten Sidoarjo dan Koordinator Wilayah KPPG Surabaya di Pendopo Sidoarjo, Selasa (8/9/2026).

Ditegaskan bupati bahwa satgas ini sifatnya lebih pada pendampingan. Mengetahui proses sejak bahan datang, pengolahan, pengemasan, hingga pengiriman.

Namun, kewenangan penuh tetap ada pada Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca juga: Korban Keracunan MBG di Sidoarjo Mencapai 748 Orang, 22 Siswa Masih Dirawat di Rumah Sakit

Satgas juga diharapkan bisa melakukan pengecekan terhadap kondisi sanitasi seluruh SPPG.

Bahkan, SPPG yang telah menyelesaikan proses perizinannya tetap perlu diperiksa ulang untuk memastikan sanitasi dan lingkungan pengolahan makanan memenuhi kelayakan.

“Yang izinnya sudah selesai juga dicek kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak. Ini penting untuk menjaga kesehatan,” katanya.

Bupati Subandi berharap, seluruh unsur yang terlibat mampu memberikan dukungan dan pendampingan secara maksimal agar program MBG dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keberhasilan program strategis MBG membutuhkan tanggung jawab bersama, khususnya para pengelola SPPG.

Mereka menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang diterima masyarakat aman dan berkualitas.

Menurut Subandi, pelaksanaan program MBG tidak sekadar berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kualitas generasi penerus bangsa.

Dalam pelaksanaannya, terjadi berbagai dinamika yang harus menjadi perhatian bersama.

Mulai kesiapan dan kapasitas SPPG, penyediaan bahan makanan, kualitas serta keamanan makanan, distribusi, penetapan penerima manfaat, hingga pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat.

Karena itu, monitoring dan evaluasi sangat penting. Tujuannya, memastikan berbagai persoalan di lapangan dapat segera diidentifikasi, dikoordinasikan, dan dicarikan solusi secara bersama-sama.

Bupati juga mengingatkan pengelola SPPG agar  tidak menggunakan bahan makanan yang sudah tidak layak.

Apabila ditemukan bahan yang kualitasnya tidak memenuhi standar, bahan tersebut harus segera dipisahkan dan tidak digunakan dalam proses penyediaan makanan.

“Kalau bahannya tidak bagus, jangan digunakan. Jangan sampai bahan yang tidak bagus tetap diolah, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat dan pemerintah,” pesannya.

Baca juga: DPR RI Desak BGN Evaluasi Total Pelayanan MBG, Buntut Ratusan Santri Keracunan di Sidoarjo