SURYA.CO.ID SURABAYA - Gerakan Masyarakat Pembela Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Gempar Jatim) menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Kota Surabaya, Selasa (8/9/2026). Massa menuntut perbaikan pelayanan air bersih sekaligus kompensasi bagi warga yang terdampak persoalan air keruh dan berbusa dari Perumda Air Minum (PAM) Surya Sembada.
Aksi tersebut digelar di depan Gedung DPRD Surabaya, Balai Kota Surabaya, hingga Kantor PAM Surya Sembada. Massa membawa sejumlah alat peraga dan berorasi dari atas mobil komando dengan penjagaan ketat sejumlah personel kepolisian.
Tidak ditemui perwakilan pemerintah, massa kemudian membakar keranda bertuliskan "RIP PDAM" serta membakar ban di lokasi aksi.
Ketua Umum Gempar Jatim, Zahdi, mengatakan salah satu tuntutan utama massa adalah pemberian kompensasi kepada warga yang terdampak air keruh beberapa hari lalu.
Menurutnya, permohonan maaf yang disampaikan PAM Surya Sembada terkait air yang berbusa belum cukup untuk menyelesaikan persoalan.
Baca juga: DPRD Surabaya Jawa Timur Soroti Air PDAM Keruh dan Berbusa, Minta Jaringan Pipa Dicek
"Atas kejadian air keruh kemarin itu adalah kegagalan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan air bersih kepada warga Kota Surabaya. Tidak cukup hanya permohonan maaf. Bagi warga terdampak di sana harus diberikan kompensasi," kata Zahdi.
Zahdi mengusulkan kompensasi diberikan dalam bentuk potongan tagihan air. Besarannya, kata dia, minimal 50 persen bagi pelanggan yang terdampak.
"Minimal potongan pembayaran tagihan 50 persen. Itu cukup," ujarnya.
Selain persoalan air keruh, Gempar Jatim juga menyoroti pengelolaan air oleh pihak swasta. Zahdi meminta pengembang yang terlibat dalam pengelolaan tersebut untuk mundur dan menyerahkan pengelolaan kepada PAM Surya Sembada.
"Kami tolak privatisasi. Saya harap tiga pengembang itu untuk mundur diri, angkat kaki, biarkan PDAM," katanya.
Baca juga: Ganti Rugi Proyek Flyover Gedangan Sidoarjo Bisa Segera Cair, Pengukuran Lahan Resmi Dimulai
Ia juga meminta pengelolaan retribusi yang dibebankan kepada pelanggan dibuka secara transparan. Menurut Zahdi, keterbukaan tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui penggunaan dana yang dibayarkan setiap bulan.
"Harapan kami PDAM terkait retribusi Rp11.000 ini dibuka secara transparan. Karena tiap tagihan, tiap bulan itu kita sudah keluar," ujarnya.
Koordinator Lapangan aksi, Adipati Edi, menyoroti persoalan lain dalam pelayanan air bersih, yakni distribusi air yang dinilai belum lancar pada jam-jam tertentu.
Ia menyebut masyarakat masih mengalami kondisi air mati pada pagi maupun siang hari sehingga distribusi air dinilai belum bisa diandalkan sepanjang hari.
"Ada persoalan lain, yaitu kelancaran air di jam-jam tertentu. Banyak jam didistribusi. Tampak bersih. Siang hari mati, pagi mati. Publik terus kita mandi saja di malam hari," kata Adipati.
Adipati meminta Pemerintah Kota Surabaya dan PAM Surya Sembada melakukan evaluasi bersama serta memastikan persoalan pelayanan air bersih benar-benar diselesaikan.
"Evaluasi bersama bagi Pemkot dan PDAM. Bagaimana ini diselesaikan? Bukan hanya ingin kami sampaikan, ingin kami rapatkan. Bukan itu yang dibutuhkan masyarakat. Tapi ini selesaikan. Lancarkan," ujarnya.
Adipati juga mengaku kecewa karena massa aksi tidak dapat ditemui oleh Pemkot Surabaya saat menyampaikan aspirasi. Ia menilai persoalan pelayanan air bersih membutuhkan penyelesaian konkret, bukan sekadar forum pertemuan.
Sebelumnya, air produksi PAM Surya Sembada sempat berbusa dan berbau pada akhir pekan lalu. Kondisi tersebut di antaranya banyak ditemui pelanggan di wilayah Surabaya barat.
PAM Surya Sembada telah menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan terkait kondisi air yang berbusa. Perseroan juga menyampaikan penjelasan dan penanganan atas keluhan pelanggan tersebut.
Kendala tersebut di antaranya disebabkan Sungai Kalimas sebagai sumber air baku PAM Surya Sembada tercemar sejumlah polutan saat memasuki puncak musim kemarau. Melalui koordinasi dengan pengelola sungai, masalah tersebut kini telah diatasi.
