WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemda terdampak bencana di NTT yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Rakor tersebut membahas percepatan realisasi bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.

Forum itu turut diikuti Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta para bupati dan jajaran Pemda dari delapan kabupaten di Pulau Flores.

Tujuh kabupaten yang mengikuti rakor merupakan wilayah terdampak gempa bumi, sementara satu kabupaten lainnya terdampak erupsi Gunung Lewotobi.

Tito mengatakan sejumlah daerah telah merealisasikan anggaran bantuan bencana, namun masih terdapat daerah dengan tingkat penyaluran yang relatif rendah.

Karena itu, ia meminta Pemda segera mempercepat penggunaan anggaran untuk membantu masyarakat.

"Untuk Gubernur saya memberikan apresiasi karena dapat anggaran bantuan dari Pak Presiden, untuk Belanja Tidak Terduga 40 miliar, sudah bisa dieksekusi, realisasikan untuk membantu masyarakat dengan cepat, itu 43 persen. Ada juga yang 27 persen, 25 persen," ujar Tito kepada awak media usai memimpin rakor.

Menurut Tito, percepatan penyaluran bantuan diperlukan karena sebagian masyarakat masih bertahan di tempat pengungsian maupun tenda darurat.

Bantuan tersebut terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, termasuk kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak-anak.

"Itu arahan Bapak Presiden jelas untuk digunakan secepat mungkin. Masyarakat yang lagi ada di tenda misalnya, karena takut pulang, mereka tidak boleh kekurangan makanan, pakaian atau kebutuhan khusus untuk ibu-ibu, anak-anak," kata Tito.

Selain bantuan, pemerintah juga membahas penanganan hunian bagi warga yang rumahnya terdampak bencana.

Tito meminta Pemda segera melakukan pendataan dan verifikasi tingkat kerusakan rumah warga.

Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan bentuk bantuan maupun pembangunan kembali rumah masyarakat.

Ia menekankan proses verifikasi perlu dilakukan secara berlapis agar data kerusakan akurat dan bantuan yang diberikan tepat sasaran, termasuk dalam menentukan kategori tingkat kerusakan rumah.

Pemerintah menyiapkan bantuan berbeda berdasarkan tingkat kerusakan.

Rumah dengan kerusakan ringan mendapat bantuan Rp15 juta, kerusakan sedang Rp30 juta, sedangkan kerusakan berat mendapat Rp70 juta.

"Untuk yang ringan diberikan bantuan 15 juta, untuk yang sedang 30 juta, untuk yang berat 70 juta, bisa bangun sendiri di tanahnya," ujar Tito.

Untuk rumah rusak berat, pembangunan dapat dilakukan di lokasi semula atau in situ.

Namun, apabila kondisi lahan tidak memungkinkan, pemerintah akan menyiapkan hunian melalui skema relokasi.

Dalam rakor tersebut, pemerintah juga membahas perkembangan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

Pembangunan hunian in situ akan dilakukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan pembangunan di kawasan relokasi dilakukan melalui Kementerian PKP.

Untuk mempercepat proses pembangunan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terutama terkait proses pengadaan.

"Rencana nanti Senin, kita akan datang ke BPKP bersama LKPP. Intinya agar cepat selesaikan lelang, karena waktunya tinggal pendek ini," tandas Tito.