TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wali Kota Medan, Rico Waas meminta verifikasi keberadaan sekitar 160 calon jemaah haji yang hingga kini belum ditemukan, meski telah memiliki nomor porsi dan tercatat mendaftar sejak 2010. Rico meminta proses verifikasi dilakukan hingga ke wilayah dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta jajaran kewilayahan.
Hal itu disampaikan Rico saat menerima audiensi Kementerian Haji dan Umrah RI di Balai Kota Medan, Selasa (8/9).
Dalam pertemuan tersebut, Pemko Medan dan Kementerian Haji dan Umrah membahas sejumlah persiapan pelaksanaan ibadah haji 2027. Di antaranya, perkembangan verifikasi data jemaah, persiapan penyambutan dan pemulangan jemaah di embarkasi, hingga pemeriksaan kesehatan.
Rico mengatakan, data jemaah berdasarkan nomor porsi perlu dicocokkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
Dengan cara tersebut, keberadaan jemaah yang belum ditemukan dapat ditelusuri hingga ke keluarga maupun tempat tinggalnya. "Turun ke wilayah biar diverifikasi langsung. Bisa kita sisir lagi," ujar Rico.
Ia menegaskan, Pemko Medan siap membantu Kementerian Haji dan Umrah apabila masih terdapat kendala dalam proses persiapan keberangkatan jemaah. Menurutnya, koordinasi lintas instansi harus terus diperkuat agar persoalan yang muncul menjelang pelaksanaan haji dapat segera ditangani. "Kalau ada permasalahan menjelang haji, bisa disampaikan. Untuk meningkatkan layanan, kami siap," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Medan, Mhd Bambang Irawan Hutasuhut, mengatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan haji secara nasional mencapai 91 persen.
Baca juga: Pemkab Langkat Dorong P-APBD TA 2026 Percepat Pembangunan dan Beri Dampak ke Masyarakat
Kota Medan, kata Bambang, turut mendapat apresiasi dari pemerintah pusat terkait pelayanan jemaah. "Untuk pelaksanaan haji 2027, jumlah jemaah asal Kota Medan diperkirakan mencapai 1.939 orang. Angka tersebut ditambah 95 jemaah lanjut usia sehingga totalnya diperkirakan mencapai 2.034 jemaah," katanya.
Bambang mengatakan, percepatan verifikasi data menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan haji. "Masih ada sekitar 160 jemaah di Medan yang mendaftar sejak 2010, tetapi sampai sekarang belum ditemukan keberadaannya," kata Bambang.
Karena itu, koordinasi dengan Disdukcapil dan jajaran kewilayahan dinilai penting untuk memastikan data tersebut.
Selain persoalan data, aspek kesehatan jemaah juga menjadi perhatian dalam persiapan haji 2027. Namun, proses pemeriksaan kesehatan masih menunggu keterhubungan sistem dari pemerintah pusat. (dyk/Tribun-Medan.com)
