Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) meminta dana Transfer ke Daerah (TKD) dan bantuan keuangan segera direalisasikan untuk mempercepat penanganan bencana di Aceh.

Permintaan tersebut disampaikan setelah mengikuti Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Selasa (8/9/2026).

“Saya menginstruksikan kepada penerima anggaran TKD dan bantuan keuangan agar secepat mungkin merealisasikan dana untuk kepentingan penanganan bencana, sesuai perintah Bapak Menteri Dalam Negeri melalui kami,” ujar Dek Fadh.

Dek Fadh menegaskan percepatan realisasi anggaran diperlukan agar kebutuhan masyarakat terdampak bencana dapat segera ditangani. 

Diketahui, rakor yang berlangsung secara hybrid dan diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh itu melibatkan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana serta sejumlah kementerian terkait.

Rapat tersebut diikuti jajaran pemerintah pusat, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. 

Baca juga: Dek Fadh Minta Kabupaten Aktif Koordinasi

Dari Pemerintah Aceh, Dek Fadh didampingi Plt. Sekda Aceh Taufik, Asisten II Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T. Robby Irza, serta Imran, perwakilan Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian Dalam Negeri RI untuk wilayah penanganan pascabencana di Aceh.

Dalam rapat itu, pemerintah membahas percepatan bantuan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk di Aceh.

Lebih lanjut, Dek Fadh mengaku, bahwa Pemerintah Aceh bersama pemerintah daerah di wilayah terdampak terus memperkuat koordinasi untuk mempercepat pemulihan, terutama dalam penyediaan hunian tetap bagi masyarakat.

Untuk Aceh, rakor tersebut turut melibatkan sejumlah kepala daerah dari wilayah terdampak bencana, yakni Bupati Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, serta Wali Kota Lhokseumawe.(*)