TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA- Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY soal demokrasi dan batas kekuasaan memancing respons sejumlah partai politik.
AHY sebelumnya menyinggung pentingnya menjaga hak rakyat untuk memilih dan dipilih serta memastikan pemilu berlangsung jujur, adil, bebas dan demokratis.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons dari Gerindra, Golkar dan PAN.
Gerindra meminta AHY beserta jajaran Demokrat fokus membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan berbagai persoalan rakyat dan menunda pembahasan mengenai Pemilu 2029.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia justru menilai pidato AHY dalam HUT ke-25 Demokrat menjadi sinyal kuat untuk maju dalam Pilpres 2029.
Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, urusan elektoral dan Pemilu 2029 sebaiknya ditunda terlebih dahulu karena pelaksanaan pemilu masih lama.
“Kalau pemilu kan masih lama kan. Sementara banyak persoalan kerakyatan yang membutuhkan solusi dari kita bersama, kan gitu,” ujar Sugiat saat dihubungi, Senin 7 September 2026.
Sugiat menilai Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan seharusnya fokus menuntaskan tugas yang telah diamanahkan.
“Fokus bersama pemerintahan Pak Prabowo untuk menuntaskan persoalan-persoalan kerakyatan. Kalau memang ada temuan data fakta-fakta di lapangan terkait dengan kondisi rakyat, mari kita sama-sama mencari solusinya supaya itu bisa tuntas, kan begitu,” kata dia.
Menurut Sugiat, kondisi tersebut juga berlaku bagi seluruh partai yang berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
Dia mengatakan, seluruh elemen bangsa saat ini perlu bekerja sama mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Oleh karena itu, lanjut Sugiat, partai politik seharusnya tidak terburu-buru membahas urusan elektoral karena pemerintahan Prabowo baru memasuki tahun kedua.
“Karena kan di tahun kedua lah ini, di tahun kedua ini kan ya seharusnya untuk urusan-urusan elektoral, urusan-urusan pemilu itu kan ditunda dulu. Kita fokus menuntaskan urusan-urusan rakyat dulu kan,” jelas Sugiat.
Sugiat mengingatkan setiap partai politik tidak perlu khawatir mengenai dampak elektoral jika fokus menyelesaikan persoalan masyarakat.
Baca juga: Respons Gerindra Soal AHY Sebut Jangan Halangi Hak Memilih dan Dipilih
Menurut dia, keberhasilan menyelesaikan persoalan rakyat justru dapat meningkatkan elektabilitas partai secara otomatis.
“Saya yakin dan percaya partai mana pun yang berhasil katakanlah menuntaskan persoalan-persoalan rakyat, nanti secara otomatis elektoralnya pasti meningkat itu nggak usah khawatir terhadap itu,” kata Sugiat.
Sugiat juga mengatakan Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden Prabowo tidak pernah membahas Pemilu 2029 di internal partai.
“Pak Prabowo sendiri kan di internal Gerindra tidak pernah membahas apa pun terkait dengan pemilu. Kami masih fokus mengawal program-program strategis Pak Prabowo supaya bisa tereksekusi dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat,” ungkap Sugiat.
Meski Demokrat mulai mendapat sorotan setelah pidato AHY dalam peringatan HUT ke-25 Demokrat, Sugiat menegaskan Gerindra tidak khawatir.
“Enggaklah,” ujar Sugiat saat ditanya mengenai kekhawatiran Gerindra terhadap pergerakan Demokrat yang mulai menonjol.
Sugiat mengatakan, Gerindra berpegang pada pesan Prabowo agar kader menjalankan amanah yang diberikan rakyat.
Prabowo, kata dia, selalu mengingatkan kader Gerindra untuk bekerja sekuat tenaga ketika mendapat amanah sebagai pejabat eksekutif maupun legislatif.
Menurut Sugiat, Gerindra saat ini juga tidak melihat pergerakan Demokrat sebagai sesuatu yang mengganggu konsolidasi pemerintahan.
Dia menilai konsolidasi politik yang dibangun Prabowo bersama berbagai pihak masih kuat.
“Saya yakin dan percaya tidak ya. Apalagi Pak Prabowo kan secara personal juga membangun komunikasi yang sangat baik dengan seluruh tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai politik,” pungkas Sugiat.
Berbeda dengan Gerindra, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai pidato AHY dalam HUT ke-25 Demokrat seolah menjadi sinyal kuat untuk maju dalam Pilpres 2029.
Doli melihat sinyal tersebut dari nuansa penyampaian, gestur dan posisi politik AHY saat menyampaikan pandangannya mengenai demokrasi, batas kekuasaan hingga transisi kekuasaan.
“Namun, dilihat dari nuansa penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang,” ujar Doli saat dihubungi, Senin 7 September 2026.
Terlepas dari hal itu, Doli menegaskan dirinya sepenuhnya menyetujui substansi pernyataan AHY mengenai pentingnya menjaga pertumbuhan demokrasi.
Menurut Doli, seluruh institusi negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesehatan sistem demokrasi. Pemerintah juga memiliki tugas utama untuk menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat.
“Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah, dan hak serta kewajiban warga negara,” kata Doli.
Namun, Doli menilai sinyal politik yang muncul tersebut menarik untuk dilihat karena AHY saat ini masih menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, pemerintah, DPR dan partai politik memiliki tanggung jawab bersama terhadap kondisi dan tantangan besar yang dihadapi masyarakat.
“Padahal, kita semua saat ini, sebagai sebuah bangsa, sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Situasi yang dihadapi masyarakat juga tidak mudah. Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apa pun yang dihadapi,” kata Doli.
“Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga Partai Politik, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” lanjut dia.
Lebih lanjut, Doli menilai fenomena munculnya sinyal politik tersebut semakin menunjukkan bahwa dinamika menuju Pilpres 2029 mulai terbuka.
Dia melihat sejumlah kekuatan politik mulai mempersiapkan diri menghadapi kontestasi tersebut.
“Fenomena seperti itu, semakin menguatkan bahwa ternyata ‘magnet’ Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda,” ujar Doli.
Doli kemudian membandingkan sinyal politik AHY dengan sikap Ketua Umum Projo Budi Arie yang menurutnya telah menyatakan kesiapan menghadapi Pilpres 2029.
Dia merepresentasikan Budi Arie sebagai “Poros Politik Solo”.
“Bila beberapa waktu lalu, Budi Arie, yang mewakili satu ‘poros politik’ Solo, sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi ‘poros politik’ Cikeas ikut memberikan sinyal yang kuat,” kata dia.
Di sisi lain, Doli menyinggung salah satu poros politik lain yang menurutnya belum menyatakan kesiapan menghadapi Pilpres 2029.
“Memang menjadi agak unik, bila dalam waktu dekat, salah satu ‘satu kapal’ penting lain (Teuku Umar), tidak kunjung menyatakan siap bertarung pada Pilpres 2029,” kata Doli.
Meski demikian, Doli menegaskan Golkar menghormati sikap dan langkah setiap partai politik.
Menurut dia, setiap partai memiliki kewenangan untuk menentukan agenda dan keputusan politiknya masing-masing.
“Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik. Itu adalah kedaulatan dan otoritas masing-masing partai politik,” pungkas dia.
Sementara itu, Doli menegaskan Golkar saat ini masih fokus membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Yandri Susanto menyatakan PAN akan selalu mendukung Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Yandri, kesetiaan PAN tercermin dari posisi partainya yang selalu mendukung Prabowo dalam tiga edisi pemilihan presiden terakhir.
“Oh selalu (mendukung Prabowo) kita, 3 kali mendukung. Ini sudah menang masa enggak dukung. Dukung terus. Hidup mati bersama Pak Prabowo,” kata Yandri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 7 September 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri saat merespons pidato AHY yang menyebut kekuasaan ada batasnya dalam acara peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat pada Sabtu 5 September 2026.
Yandri mengatakan PAN menghormati pernyataan AHY tersebut, meski enggan berkomentar lebih jauh.
“Kita hormati, dan detailnya tanya Pak AHY saja,” ujar dia dikutip dari kompas.com
Sebelumnya, AHY menegaskan bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya.
“Kami saat ini, hingga 2029, tetap fokus untuk membantu mensukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi,” kata AHY saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu 5 September 2026.
AHY juga mengingatkan agar hak rakyat untuk memilih dan dipilih tidak dihalangi.
“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” ujar dia.
Menurut AHY, demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai prosedur dan penyelenggaraan pemilu.
Dia mengatakan, demokrasi membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta mekanisme checks and balances yang sehat.
AHY juga menegaskan bahwa pemilu harus berlangsung secara jujur, adil, bebas dan demokratis.
“Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” kata AHY.
Selain itu, AHY mengingatkan agar fasilitas negara tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis.
“TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral,” ujarnya.
AHY juga menekankan bahwa kemenangan dalam pemilu harus lahir dari kepercayaan rakyat.
“Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis,” tutur AHY.
Dalam pidatonya, AHY turut menyinggung pengalaman Demokrat ketika menjadi partai penguasa maupun berada di luar pemerintahan.
“Setiap peserta Pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil. Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat,” kata AHY.
