SURYA.co.id, LAMONGAN - Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, memperketat pengelolaan sumber daya air di tengah musim kemarau.
Meski cadangan air masih dinilai mencukupi untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian, pemerintah daerah mengingatkan pentingnya pengaturan distribusi agar stok yang tersisa mampu bertahan menghadapi kondisi kemarau ke depan.
Data Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, hingga Agustus 2026 menunjukkan, dari total kapasitas tampungan 44 waduk dan rawa sebesar 116.381.954 meter kubik, sekitar 35,9 juta meter kubik atau 30 persen masih tersisa.
Sekitar 80,4 juta meter kubik atau 70 persen telah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, terutama irigasi pertanian.
Baca juga: Pemkab Lamongan Jawa Timur Buka Sanggah untuk Penerima Bansos Terindikasi Judi Online
Kondisi tersebut membuat Pemkab Lamongan, Jawa Timur, menilai kebutuhan air untuk sektor pertanian secara umum masih relatif aman.
Pengelolaan air saat ini diarahkan untuk mendukung 19.059 hektare tanaman padi.
Luasan tersebut terdiri atas 16.021 hektare padi Musim Tanam (MT) II dan 3.038 hektare padi MT III.
Selain padi, pasokan air juga diperuntukkan bagi 5.314 hektare tanaman palawija dan 185 hektare tambak.
Ketersediaan air baku hingga Agustus 2026 tercatat sebesar 504.101,48 meter kubik.
Khusus wilayah Bengawan Jero, kebutuhan air baku disuplai dari long storage Bengawan Solo.
Kepala Dinas PU Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Lamongan, Jawa Timur, Erwin Sulistya Pambudi, kepada SURYA.co.id, mengatakan kondisi tampungan air masih memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi.
"Secara umum untuk kebutuhan irigasi di Lamongan masih relatif mencukupi. Tetapi tentu kita tetap harus melakukan pengelolaan dan pengaturan distribusi air dengan baik, karena kita tidak tahu bagaimana kondisi kemarau ke depan," ujar Erwin kepada SURYA.co.id, Rabu (9/9/2026).
Bupati Lamongan, Jawa Timur, Yuhronur Efendi meminta penanganan kekeringan dilakukan dengan target yang lebih terukur.
Hal itu disampaikan setelah dirinya menerima laporan dari SDABK Lamongan, Jawa Timur, Rabu (9/9/2026).
Yuhronur menyoroti penanganan kekeringan di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Sarirejo, Jawa Timur, dan Kecamatan Tikung, Jawa Timur, yang menurutnya masih bersifat sementara.
"Target kerja harus dipertajam. Penanganan kekeringan di wilayah Sarirejo dan Tikung masih bersifat penyelesaian sementara," kata Yuhronur.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan cadangan air yang tersedia.
Infrastruktur dan sistem pengelolaan air juga perlu diperkuat agar kebutuhan masyarakat dan pertanian dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pembangunan embung, revitalisasi waduk dan pengembangan biopori untuk mendukung konservasi air.
Yuhronur menyebut pengelolaan air memiliki dua tantangan utama.
"Tantangannya adalah bagaimana kita mengelola air ketika musim hujan, sekaligus memastikan ketersediaannya saat musim kemarau," ujarnya.
Pemkab Lamongan, Jawa Timur, juga menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Perum Jasa Tirta dan PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
Koordinasi dilakukan melalui pemeliharaan sluis di sepanjang Bengawan Solo serta normalisasi sungai untuk memperkuat long storage air baku irigasi.
Pemkab juga menerapkan subsidi silang antardaerah irigasi serta pengelolaan air bersama juru pengamat dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
Erwin menegaskan, persoalan sumber daya air bukan hanya mengenai seberapa banyak volume air yang tersedia.
Menurutnya, distribusi air secara merata menjadi faktor penting karena setiap wilayah memiliki karakteristik serta kebutuhan yang berbeda.
"Yang paling penting adalah bagaimana air yang tersedia ini bisa kita kelola secara optimal. Mulai dari sumber air, jaringan irigasi, sampai distribusinya kepada petani," jelasnya.
Pemantauan terhadap waduk, rawa, embung, jaringan irigasi dan sungai terus dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan ketersediaan air.
"Pengelolaan sumber daya air ini membutuhkan kolaborasi. Tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi, tetapi harus bersama-sama agar kebutuhan masyarakat dan pertanian bisa tetap terlayani," pungkas Erwin.
