Kelompok SDF yang dipimpin pasukan Kurdi resmi dibubarkan dan diintegrasikan ke militer Suriah setelah bertahun-tahun memiliki kekuatan sendiri di wilayah utara dan timur negara itu.
TRIBUNSTYLE.COM - Kelompok bersenjata Syrian Democratic Forces atau SDF yang dipimpin pasukan Kurdi resmi dibubarkan setelah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan militer Suriah.
Dikutip TribunStyle.com dari Al Jazeera pada Selasa 8 September 2026, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Suriah menyatukan berbagai kelompok bersenjata ke dalam satu struktur militer nasional. Namun, proses penggabungan pasukan SDF ternyata masih menghadapi sejumlah persoalan.
SDF merupakan kelompok bersenjata yang dibentuk pada 2015 dan memiliki peran penting dalam perang melawan ISIS di Suriah. Kelompok ini dipimpin oleh pasukan Kurdi, tetapi juga terdiri dari sejumlah kelompok Arab dan kelompok lainnya. Selama bertahun-tahun, SDF menguasai wilayah yang cukup luas di bagian utara dan timur Suriah.
Pemimpin SDF Mazloum Abdi mengumumkan pada 25 Agustus 2026 bahwa kelompok tersebut tidak lagi beroperasi sebagai pasukan yang berdiri sendiri. Para anggotanya akan masuk ke dalam struktur militer pemerintah Suriah. Pembubaran tersebut dianggap sebagai salah satu langkah penting dalam upaya menyatukan kembali Suriah setelah bertahun-tahun mengalami perang dan konflik.
Kesepakatan penggabungan SDF dengan pemerintah di Damaskus sebenarnya sudah dibahas sebelumnya. Dalam kesepakatan tersebut, pasukan SDF akan diintegrasikan ke dalam militer Suriah, sementara wilayah dan sejumlah lembaga yang sebelumnya berada di bawah kendali kelompok Kurdi akan kembali berada di bawah pemerintahan pusat.
Baca juga: Iran Masuk Radar! Ini Daftar Negara yang Masih Dianggap AS Sebagai Teror, Suriah Baru Saja Dihapus
Pemerintah Suriah melihat langkah tersebut sebagai cara untuk mengakhiri keberadaan kelompok bersenjata yang memiliki kekuatan sendiri di luar struktur negara. Sementara itu, pemimpin SDF menyebut integrasi tersebut sebagai langkah menuju persatuan Suriah. Pemerintah Turki juga menyambut pembubaran SDF dan menilai langkah tersebut dapat membantu memperkuat persatuan Suriah.
Meski SDF sudah dibubarkan secara resmi, penyatuan pasukannya ke dalam militer Suriah tidak otomatis menyelesaikan semua persoalan. Masih ada pertanyaan mengenai siapa yang akan memimpin pasukan bekas SDF, di mana mereka akan ditempatkan, dan seberapa besar pengaruh mereka dalam struktur militer baru. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa proses integrasi masih mendapat perhatian.
Persoalan juga muncul terkait pasukan perempuan Kurdi yang selama ini menjadi bagian penting dari SDF. Kelompok YPJ, pasukan perempuan Kurdi yang sebelumnya bekerja bersama SDF, menghadapi ketidakpastian karena struktur militer baru Suriah tidak memberikan ruang yang sama bagi perempuan untuk bertugas sebagai pasukan tempur.
Setelah pembubaran SDF, pemerintah Suriah juga mengambil langkah yang menunjukkan upaya menjaga hubungan dengan mantan kelompok bersenjata tersebut. Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa menunjuk Mazloum Abdi sebagai penasihat kepresidenan pada 27 Agustus 2026. Penunjukan itu menjadi salah satu tanda bahwa mantan pemimpin SDF masih memiliki peran dalam proses politik Suriah.
Pemerintah Suriah berharap penggabungan tersebut dapat membantu menciptakan satu sistem keamanan dan militer di seluruh negeri. Namun, sebagian warga Kurdi masih berhati-hati karena mereka memiliki kekhawatiran mengenai hak politik, bahasa, dan keamanan komunitas mereka.
Pembubaran SDF terjadi setelah pemerintahan Bashar al-Assad runtuh pada akhir 2024 dan Suriah memasuki masa perubahan politik besar. Pemerintahan baru yang dipimpin Ahmed al-Sharaa berusaha mengambil kembali kendali atas berbagai wilayah yang sebelumnya dikuasai kelompok bersenjata. Integrasi SDF menjadi salah satu bagian penting dari upaya tersebut.
Meski demikian, bersatunya pasukan secara resmi belum tentu berarti semua persoalan langsung selesai. Pemerintah harus memastikan bekas anggota SDF benar-benar dapat bekerja dalam satu sistem militer, sementara kelompok Kurdi masih menginginkan jaminan atas hak dan posisi mereka dalam Suriah yang baru. Karena itu, keberhasilan penyatuan militer Suriah masih akan bergantung pada bagaimana kesepakatan tersebut dijalankan di lapangan. (TribunStyle.com | Ira Azzahra)
