Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Suryadi Jaya
TRIBUNBENGKULU.COM - Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) mengungkap kemungkinan adanya perubahan kepemimpinan di tingkat pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam waktu dekat.
Sekjen GPK, M. Thobahul Aftoni atau Toni, mengatakan, wacana tersebut muncul seiring tuntutan kader di tingkat akar rumput serta harapan para kiai dan ulama agar PPP melakukan pembenahan demi menghadapi Pemilu 2029.
"Maka Insya Allah dalam waktu dekat, atau tidak lama lagi akan ada perubahan kepemimpinan di level pusat. Ini sejalan dengan keinginan kader akar rumput serta harapan dan doa para kiai," kata Toni kepada TribunBengkulu.com, Rabu (9/9/2026).
Menurut Toni, kebutuhan terhadap perubahan kepemimpinan semakin menguat setelah PPP gagal melewati ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pada Pemilu 2024.
Ia menilai kegagalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius, baik dari sisi strategi politik maupun kepemimpinan partai.
"PPP tidak ingin mengulang kegagalan Pemilu 2024. Butuh kepemimpinan yang adaptif terhadap perkembangan zaman yang begitu cepat dan dinamis di era digital ini," ujarnya.
Selain hasil Pemilu 2024, Toni juga menyoroti kondisi elektabilitas PPP yang menurutnya masih berada di bawah 2 persen dalam sejumlah hasil survei.
Ia menilai angka tersebut menjadi persoalan serius bagi PPP karena partai dinilai mengalami penurunan daya tarik di sejumlah wilayah yang selama ini menjadi basis suara, terutama di Pulau Jawa.
Toni mencontohkan hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) yang disebut mencatat elektabilitas PPP di Jawa Timur sebesar 1,5 persen.
Sementara itu, hasil survei LSI yang dirujuk Toni menunjukkan elektabilitas PPP di Jawa Barat berada di angka 1,8 persen.
"Padahal kedua provinsi terbesar di Indonesia ini harusnya menjadi lumbung suara PPP," katanya.
Menurut Toni, kondisi tersebut menunjukkan perlunya strategi baru agar PPP mampu kembali menggaet pemilih tradisional sekaligus memperluas basis dukungan menuju Pemilu 2029.
Toni juga menyoroti persoalan konsolidasi organisasi di tingkat pusat.
Ia mengklaim struktur DPP PPP hingga kini belum sepenuhnya terbentuk. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
"Mardiono sudah diberikan kesempatan selama 11 bulan berjalan, namun gagal melakukan konsolidasi penguatan struktur. Bahkan struktur DPP PPP masih bertahan hanya dengan enam orang," ungkapnya.
Toni mempertanyakan kemampuan kepemimpinan saat ini dalam memperkuat organisasi hingga ke tingkat daerah apabila struktur di tingkat pusat belum dapat diperkuat secara maksimal.
"Melengkapi struktur DPP saja tidak mampu. Gimana mau memperkuat struktur di daerah," ujarnya.
Toni menegaskan, dorongan perubahan kepemimpinan yang disuarakan GPK bukan semata-mata persoalan pergantian figur di tubuh PPP.
Menurutnya, partai membutuhkan penyegaran kepemimpinan agar mampu beradaptasi dengan perubahan politik dan perkembangan teknologi, sekaligus mengembalikan kepercayaan pemilih.
Ia berharap kepemimpinan baru nantinya dapat memperkuat konsolidasi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah, menghidupkan kembali basis pemilih tradisional serta membuka ruang lebih besar bagi generasi muda.
"PPP ini partai warisan ulama. Jika para kiai dan ulama sudah menghendaki perubahan, Bismillah tidak perlu membutuhkan waktu yang lama lagi," tegas Toni.
