TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun mendorong kepengurusan baru Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (DPC PERPADI) Kabupaten Karimun periode 2026-2031 untuk ikut menjaga kestabilan harga beras di daerah.
Hal tersebut disampaikan Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah saat menghadiri pelantikan pengurus DPC PERPADI Kabupaten Karimun periode 2026-2031, Rabu (9/9/2026)
Menurutnya, beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi daerah.
Karena itu, keberadaan pengusaha penggilingan padi dan beras dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan sekaligus kestabilan harga.
Organisasi profesi ini didirikan pada tahun 1968 dan berfungsi sebagai wadah bagi para pengusaha penggilingan padi serta pedagang beras di seluruh Indonesia.
PERPADI dipimpin oleh Sutarto Alimoeso sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
PERPADI memegang posisi kunci dalam rantai pasok pangan nasional karena menjadi jembatan antara subsistem produksi (petani) dan simpul agribisnis (pasar).
Organisasi ini berkontribusi langsung dalam menentukan ketersediaan beras, mutu beras yang dikonsumsi masyarakat, serta stabilitas harga gabah dan pendapatan petani.
Sebagai mitra strategis pemerintah, PERPADI sering bekerja sama dengan lembaga negara untuk menjaga stabilitas pangan.
Beberapa bentuk kolaborasi nyata di antaranya:
"Inflasi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh bahan pangan. Beras merupakan salah satu bahan pangan yang ikut andil terhadap inflasi," ucap Bupati Karimun.
Ia juga mengatakan bahwa pengalaman Kabupaten Karimun ketika jalur transportasi sempat mengalami hambatan beberapa waktu lalu menjadi pelajaran penting.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelancaran distribusi pangan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan bahan pokok di daerah.
"Kita sudah punya pengalaman ketika jalur transportasi terhambat beberapa waktu lalu. Ini menjadi pengalaman bagi Kabupaten Karimun," ujarnya pria kelahiran Moro (Karimun), 19 Juli 1972 itu.
Ing Iskandarsyah mengungkapkan, kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Karimun saat ini mencapai sekitar 2.160 ton setiap bulan.
Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pasokan pangan, salah satunya melalui kolaborasi dengan PERPADI serta para pelaku usaha beras di daerah.
Di sisi lain, Bupati Karimun juga optimistis persoalan keterbatasan lahan dan kondisi geografis Kepulauan Riau yang selama ini dianggap kurang cocok untuk budidaya padi dapat diatasi melalui penerapan teknologi pertanian.
"Kita harus coba dengan teknologi, di mana satu hektare lahan bisa menghasilkan 7 sampai 8 ton," katanya.
Sementara itu, Ketua DPD PERPADI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Syamsul, mengatakan pengusaha beras memiliki tanggung jawab yang lebih luas.
Tidak hanya menjaga kestabilan harga, tetapi juga memastikan kualitas beras yang beredar aman dan baik untuk kesehatan masyarakat.
Menurutnya, PERPADI memiliki jaringan penggilingan padi yang tersebar di berbagai daerah, termasuk wilayah yang memiliki surplus produksi beras.
Ia menyebut jaringan tersebut dapat menjadi salah satu sumber pasokan untuk memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Karimun.
"PERPADI memiliki jaringan kurang lebih 190 ribu penggilingan padi di berbagai daerah surplus nasional yang nantinya siap dikolaborasikan untuk pasokan di Kabupaten Karimun," jelas Syamsul.
Karena itu, ia menilai kerja sama antara pemerintah daerah dengan pengusaha lokal di sektor pangan perlu terus diperkuat.
"Dengan ini kerja sama dengan Pemkab Karimun dan juga pengusaha lokal di sektor bahan pangan harus diperkuat," ujarnya.
Ketua DPC PERPADI Kabupaten Karimun periode 2026-2031, Ahmad Suhartoni, mengatakan pihaknya akan langsung menyusun sejumlah langkah setelah dilantik.
Salah satu fokus awal adalah menyiapkan sumber daya manusia sekaligus menghilangkan keraguan masyarakat terhadap kemungkinan pengembangan budidaya padi di Karimun.
Menurutnya, potensi lahan yang ada harus dimanfaatkan agar lebih produktif.
"Di suatu lahan daripada ditumbuhi tanaman lalang, lebih baik kita tumbuhkan padi. Kita harus mulai dari sekarang untuk mewujudkan gagasan Presiden Republik Indonesia tentang swasembada pangan nasional," kata Ahmad.
Ia menegaskan, upaya tersebut bukan berarti memaksa petani hortikultura untuk mengubah profesinya dan beralih menjadi petani padi.
Namun, pengembangan padi lebih diarahkan pada pemanfaatan lahan yang selama ini belum produktif agar dapat memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru PERPADI Karimun, ia berharap kolaborasi antara pemerintah, pengusaha beras dan masyarakat dapat semakin kuat dalam menjaga ketahanan pangan.
Sekaligus mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. (TribunBatam.id/Fairoz Zamani)
