SRIPOKU.COM - Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, dialami seorang siswi berinisial FP (16).
Mengutip Tribunnews.com, ia mengalami gangguan ingatan setelah menyantap hidangan MBG pada Kamis (13/8/2026).
Sejak saat itu kondisinya kian memburuk.
Amnesty International Indonesia lantas mendesak program andalan Presiden RI Prabowo Subianto itu segera dihentikan.
Baca juga: Zulkifli Hasan Blak-blakan Akui Program MBG Gagal, Soroti Manajemen dan Pelaksanaan Diminta Berbenah
Sosok Usman Hamid yang lantang menyuarakan desakan tersebut.
Penelusuran Sripoku.com, Usman merupakan aktivis HAM yang pada 2026 ini sudah beberapa kali menyoroti kebijakan Prabowo.
Sebelum membahas kasus siswi di Karo yang keracunan MBG, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia itu pernah mendesak aparat penegak hukum membebaskan dua konten kreator yang ditangkap karena mengunggah konten pidato Prabowo.
Ia menjadikan Putusan MA sebagai landasan bahwa UU ITE tidak boleh lagi digunakan untuk mempidanakan warga yang dianggap mengkritik pemerintah di dunia maya.
Lebih menohok lagi, pada 14 Agustus 2026 Usman menyindir keras pidato Prabowo soal pelanggaran HAM.
Ia menilai pidato mantan menantu Soeharto yang disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan tersebut nihil penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
Menurut Usman, kasus keracunan yang terjadi berulang menjadi alarm bagi pemerintah untuk menghentikan program MBG.
"MBG semakin tidak layak untuk diteruskan. Hentikan. Kasus hilangnya ingatan seorang siswi Fabiola di Kabupaten Karo usai sakit akibat MBG sangat memilukan. Ini adalah kegagalan negara melindungi hak asasi anak," kata Usman, mengutip situs amnesty.id, Rabu (9/9/2026).
Usman menilai kejadian tersebut sebagai tragedi kemanusiaan dan tidak boleh berlalu tanpa koreksi total serta pertanggungjawaban dari pemerintah.
"Menghancurkan daya ingat seorang anak jelas mengancam masa depannya, bukan hanya melanggar hak atas pangan yang sehat dan hak atas pendidikan yang layak, tetapi juga hak atas masa depan. Ini tragedi kemanusiaan," jelasnya.
Terkait hal itu, ia juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan tindak pidana dalam kasus keracunan massal ini.
"Melihat jatuhnya banyak korban, penegak hukum harus turun tangan untuk mengusut tuntas seluruh insiden keracunan MBG ini. Siapa pun pengelolanya, harus ada pertanggungjawaban hukum yang transparan atas kelalaian yang berujung pada keracunan massal," kata Usman.
Baca juga: Breaking News: Mulai Besok Siswa di Palembang Belajar Daring Imbas Kabut Asap, MBG Tetap Disalurkan
Berdasarkan akun LinkedIn miliknya, Usman Hamid menyelesaikan studi MPhil di Departemen Perubahan Politik dan Sosial, College of Asia and the Pacific, Australian National University pada 2016.
Pada 1998, Usman adalah aktivis mahasiswa dari Universitas Trisakti ketika empat mahasiswa tertembak mati dan peristiwa itu memicu protes nasional yang menumbangkan rezim Soeharto.
Setelah itu ia menjadi Koordinator KontraS, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, serta perwakilan dewan di Federasi Asia Melawan Penghilangan Paksa yang berkedudukan di Manila.
Pada 2004 Usman ditunjuk sebagai anggota Tim Pencari Fakta Presiden yang menyelidiki pembunuhan aktivis HAM terkemuka Munir Said Thalib.
Ia juga pernah menjabat sebagai penasihat ahli di International Center for Transitional Justice, kantor Jakarta, dari 2010 hingga 2012.
Pada 2011 Usman ditunjuk di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, di mana ia mengkaji kebijakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 2011–2014.
Pada 2012 Usman ikut mendirikan Public Virtue — Institute for Digital Democracy dan Cabang Indonesia dari Change.org, platform petisi daring terbesar di dunia.
Ia pernah mengikuti studi non-gelar di Columbia University (2003) dan menjadi fellow di University of Nottingham (2009).
