- Pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Sabtu (5/9/2026), menuai beragam sorotan dan dinamika di internal koalisi pemerintahan. 

Pernyataan AHY soal pembatasan kekuasaan, netralitas aparatur negara, hingga koreksi terhadap kondisi ekonomi masyarakat memicu perdebatan mengenai posisi politik Partai Demokrat menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. 

Pesan mengenai kekuasaan tersebut menjadi sorotan lantaran disampaikan ketika Demokrat berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pidatonya, AHY menekankan bahwa Reformasi harus menjadi pijakan utama untuk mencegah kembalinya pemusatan kekuasaan yang berlebihan. 

Ia meminta agar jajaran TNI, Polri, ASN, hingga lembaga penegak hukum tetap profesional dan berdiri netral di atas semua golongan. 

"Salah satu amanah penting Reformasi adalah memastikan alat dan aparatur negara berdiri di atas semua golongan," ujar AHY saat itu. 

Hal lain yang menjadi sorotan adalah saat AHY menyinggung himpitan ekonomi yang dialami masyarakat bawah—seperti pekerja informal, pengemudi ojek online, hingga generasi muda.

Ia pun meminta para kadernya untuk tetap peka dan kritis meski Demokrat berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Tekanan itu nyata. Lapangan pekerjaan yang berkualitas belum cukup, daya beli banyak keluarga masih tertekan, kelas menengah menghadapi biaya hidup yang semakin berat," kata AHY. 

Ia mengingatkan kader Demokrat agar tidak silau oleh kekuasaan dan terus mengawal kebijakan pemerintah.

Menurut AHY, program pemerintah yang baik wajib didukung, namun yang belum sempurna harus dibantu perbaikannya.