BANGKAPOS.COM--Wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memasuki babak baru.
Peta politik di DPRD Tapanuli Tengah berubah setelah Partai Gerindra menarik diri dari pernyataan bersama lima partai yang sebelumnya membuka kemungkinan menempuh langkah politik hingga pemakzulan.
Sebelumnya, NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB menyampaikan sikap bersama yang menyoroti sejumlah persoalan dalam pemerintahan Masinton Pasaribu.
Mulai dari penyerapan APBD 2026, penanganan bantuan pascabencana banjir, hingga dugaan persoalan anggaran.
Namun, perkembangan politik pada Selasa (8/9/2026) membuat konstelasi tersebut berubah.
Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara Ade Jona Prasetyo menyatakan sikap DPC Gerindra Tapanuli Tengah sebelumnya tidak dikoordinasikan dengan DPD maupun DPP.
Gerindra kemudian menarik pernyataan tersebut dan menegaskan dukungannya terhadap stabilitas pemerintahan Tapanuli Tengah.
Dengan keluarnya Gerindra, wacana pemakzulan Masinton kini tidak lagi bisa dilihat sebagai sikap bulat lima partai di DPRD.
Wacana pemakzulan mencuat setelah lima partai, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB, menyampaikan sikap bersama pada Jumat (4/9/2026).
Ketua DPC Gerindra Tapanuli Tengah Hazmi Arif Simatupang ketika itu menjadi juru bicara kelima partai.
Mereka menilai pemerintahan Masinton belum maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan, salah satunya berkaitan dengan pengelolaan APBD 2026.
Salah satu data yang dipersoalkan adalah tingkat penyerapan APBD yang disebut baru sekitar 30 persen hingga Agustus.
“Kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah, saudara Masinton Pasaribu,” kata Hazmi dalam konferensi pers tersebut.
Selain persoalan anggaran, lima partai juga menyoroti penanganan bencana banjir serta distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.
Mereka menilai penanganan pascabencana berjalan lamban dan meminta pemerintah daerah menjalankan rekomendasi DPRD terkait bantuan korban banjir serta beasiswa yang bersumber dari APBD.
Meski istilah pemakzulan muncul dalam pernyataan bersama, langkah tersebut disebut bukan pilihan pertama.
Hazmi sebelumnya menjelaskan bahwa persoalan pemerintahan akan lebih dahulu ditempuh melalui mekanisme politik di DPRD.
Salah satunya dengan melihat apakah pemerintah daerah melakukan perbaikan terhadap penyerapan anggaran.
Jika tidak ada perubahan, opsi pemakzulan baru akan dipertimbangkan lebih lanjut.
Kelima partai juga menyatakan akan membawa dugaan penyelewengan anggaran kepada aparat penegak hukum, termasuk KPK, Polri, dan Kejaksaan.
Namun, dugaan tersebut masih sebatas tudingan yang perlu dibuktikan melalui proses hukum dan belum dapat dianggap sebagai kesimpulan adanya tindak pidana.
DPRD Tapanuli Tengah periode 2024-2029 memiliki total 35 kursi yang berasal dari tujuh partai politik.
NasDem menjadi partai dengan jumlah kursi terbesar, yakni 17 kursi. Berikutnya Golkar memiliki lima kursi, sedangkan Gerindra dan PDI-P masing-masing mengantongi empat kursi.
PAN dan Demokrat masing-masing memiliki dua kursi, sementara PKB hanya satu kursi.
Jika mengacu pada komposisi awal, NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB menguasai 29 dari 35 kursi DPRD.
Akan tetapi, angka tersebut tidak otomatis berarti 29 anggota DPRD mendukung pemakzulan Masinton.
Perkembangan politik setelah pernyataan bersama menunjukkan adanya perbedaan sikap di internal partai.
Golkar, misalnya, menyatakan belum mengambil keputusan untuk membawa persoalan tersebut sampai pada pemakzulan. Partai itu masih menunggu arahan dari pimpinan.
Perubahan paling signifikan terjadi pada Selasa (8/9/2026), ketika Gerindra menarik diri dari pernyataan bersama.
Ade Jona menyebut langkah DPC Gerindra Tapanuli Tengah sebelumnya tidak dikoordinasikan dengan struktur partai di tingkat DPD maupun DPP.
“Kita kasih teguran, bahkan dia sudah menarik pernyataan sikapnya itu, dia tidak berkoordinasi dengan DPD dan DPP,” ujar Ade Jona.
Hazmi kemudian menyatakan DPC Gerindra Tapanuli Tengah tidak lagi terlibat dalam pernyataan tersebut.
Gerindra Sumatera Utara juga menyatakan mendukung stabilitas pemerintahan Tapanuli Tengah dan meminta seluruh pihak lebih fokus terhadap pemulihan pascabencana.
Dengan Gerindra keluar, empat partai yang masih berada dalam kelompok awal—NasDem, Golkar, PAN, dan PKB—secara matematis memiliki 25 kursi.
Namun, sekali lagi, 25 kursi tersebut belum dapat disebut sebagai 25 suara untuk pemakzulan.
Di tengah polemik tersebut, PDI-P menjadi partai yang paling jelas menyatakan keberpihakannya kepada Masinton.
Masinton merupakan kader PDI-P dan terpilih sebagai Bupati Tapanuli Tengah bersama Wakil Bupati Mahmud Efendi Lubis dalam Pilkada 2024.
Pasangan tersebut meraih 87.095 suara atau sekitar 54 persen suara sah.
PDI-P sendiri memiliki empat kursi di DPRD Tapanuli Tengah.
Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah dari PDI-P, Disman Sihombing, membantah data yang menyebut penyerapan APBD baru sekitar 30 persen hingga Agustus.
Menurut dia, angka tersebut merupakan data hingga Juni 2026. Setelah itu, penyerapan anggaran disebut terus bergerak seiring pelaksanaan sejumlah kegiatan dan proses tender.
Politikus PDI-P Aria Bima juga meminta persoalan tersebut ditempuh melalui mekanisme DPRD apabila memang ditemukan dugaan pelanggaran.
Menurut dia, mekanisme seperti rapat dengar pendapat, rapat kerja, hingga penggunaan hak-hak DPRD perlu dikedepankan sebelum mengambil langkah politik yang lebih jauh.
Masinton Pasaribu sendiri menilai wacana pemakzulan tidak terlepas dari dinamika politik yang masih terbawa dari kontestasi Pilkada.
Ia meminta seluruh pihak tidak menjadikan perbedaan politik sebagai alasan untuk mengorbankan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
“Kalau kita masih menggunakan cara-cara politik lama, kapan Tapanuli Tengah ini mau maju? Kita harus menghormati aturan, etika dan norma dalam pemerintahan,” kata Masinton, Minggu (6/9/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa dirinya bersama Mahmud Efendi Lubis memperoleh mandat langsung dari masyarakat melalui Pilkada.
Masinton bahkan secara tegas menyatakan tidak akan mundur hanya karena mendapatkan tekanan politik.
“Saya tidak akan mundur hanya karena tekanan politik. Kalau ada yang tidak menerima hasil Pilkada, mari kita hormati pilihan rakyat,” tegasnya.
Perkembangan hingga 8 September 2026 menunjukkan wacana pemakzulan Masinton Pasaribu masih berada pada tahap tarik-menarik politik.
NasDem, Golkar, PAN, dan PKB merupakan empat partai yang masih berada dalam kelompok yang sebelumnya menyampaikan sikap bersama.
Namun, sikap masing-masing partai belum dapat disamakan sebagai dukungan resmi terhadap pemakzulan.
Gerindra justru telah menarik diri dan menyatakan mendukung stabilitas pemerintahan.
Sementara itu, PDI-P secara terbuka membela Masinton dan meminta dasar persoalan yang digunakan untuk menggulirkan wacana pemakzulan dikaji kembali.
Adapun Demokrat, yang memiliki dua kursi, tidak termasuk dalam lima partai yang sebelumnya menyampaikan pernyataan bersama tersebut.
Dengan kondisi tersebut, belum ada keputusan formal DPRD Tapanuli Tengah untuk memakzulkan Masinton Pasaribu.
Wacana tersebut masih berada dalam arena politik dan berpotensi berkembang seiring proses pembahasan di DPRD.
Di sisi lain, desakan agar pemerintah daerah memperbaiki kinerja anggaran dan mempercepat pemulihan pascabencana tetap menjadi isu yang turut membayangi pemerintahan Masinton.(*)
