TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, menyoroti konflik agraria yang telah berlangsung selama 25 tahun di Sungai Bungur, Provinsi Jambi. 

Sungai Bungur berada di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, yang berjarak sekitar 60 kilometer dari Kota Jambi.

Konflik tersebut diduga melibatkan tumpang tindih lahan land reform seluas 1.500 hektar yang diklaim telah diserobot oleh perusahaan kelapa sawit swasta di wilayah tersebut.

Adian menilai, persoalan ini sudah terlalu lama dibiarkan berlarut-larut sehingga merugikan masyarakat setempat. Ia pun meminta agar negara segera mengambil sikap. 

"Kasus ini sudah berjalan seperempat abad tanpa penyelesaian yang berpihak pada keadilan rakyat. Lahan seluas 1.500 hektar yang seharusnya diperuntukkan bagi program land reform untuk kesejahteraan masyarakat, negara harus bertanggung jawab atas keputusan-keputusannya terhadap rakyat," kata Adian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini menegaskan, pihak legislatif tidak akan tinggal diam melihat persoalan sengketa lahan yang mengorbankan masyarakat kecil.

Sebagai tindak lanjut, BAM DPR RI berencana meninjau langsung lokasi sengketa di Sungai Bungur. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua BAM DPR RI, Panggah Susanto.

"BAMS DPR RI berkomitmen untuk mengawal aspirasi ini, dan kami dijadwalkan akan segera turun langsung ke Jambi untuk melakukan investigasi dan mediasi di lapangan," ujar Panggah.

Sebagai informasi, lahan di Sungai Bungur tersebut konon merupakan tanah obyek reforma agraria yang dialokasikan negara untuk didistribusikan kepada petani gurem demi pemerataan ekonomi. 

Namun, belum adanya penyelesaian sengketa membuat status lahan ribuan kepala keluarga menjadi tidak menentu.

Kunjungan kerja spesifik BAM DPR RI ke Jambi nantinya akan difokuskan untuk mengumpulkan data riil di lapangan. 

Selain itu, DPR juga berencana memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari manajemen perusahaan sawit, pemerintah daerah, hingga perwakilan warga untuk merumuskan solusi atas masalah hukum dan administrasi lahan tersebut.

Sementara itu, Warga Sungai Bungur Zuardiman mengatakan, pihaknya bersama masyarakat menanti solusi permanen atas persoalan yang sudah mereka alami pulihan tahun.

Ia berharap, penyampaian aspirasi ke BAM DPR RI mampu memecah kebuntuan hukum dan administrasi yang selama 25 tahun ini menyandera ruang hidup masyarakat Sungai Bungur.

"Kami bersyukur BAM menindaklanjuti aduan masyarakat dan berharap solusi permanen atas kondisi ini," imbuh Zuhardiman.