Tekanan Fiskal Menanti, Anggaran Kabupaten Lahat Tahun 2027 Bakal Dipangkas Rp 700 Miliar
tarso romli September 09, 2026 11:47 PM

 

 

Baca juga: Adu Daya Saing Sarolangun vs Lahat: Mengukur Kekuatan Fiskal dan Regional Dua Daerah Kaya Potensi

SRIPOKU.COM, LAHAT — Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lahat dipastikan akan menghadapi tekanan yang cukup berat pada tahun anggaran mendatang. Pemerintah Kabupaten Lahat diperkirakan bakal kembali melakukan efisiensi anggaran besar-besaran yang nilainya mencapai hampir Rp 700 miliar pada tahun 2027.

Kondisi fiskal yang semakin mengetat tersebut dibeberkan secara terbuka oleh Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, S.H., M.H., saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-13 DPRD Kabupaten Lahat dengan agenda pembahasan Rancangan Kebijakan APBD Tahun Anggaran 2027.

Menghadapi situasi tersebut, pemda dituntut untuk memutar otak dan mencari sumber-sumber pendanaan alternatif demi menjaga roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan.

“Tahun 2027, efisiensi hampir Rp 700 miliar. Kita harus bisa cari uang sendiri. Dengan cara optimalisasi sumber pendapatan daerah,” tegas Widia Ningsih di hadapan para anggota dewan.

Widia memaparkan, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lahat pada tahun 2027 mendatang akan mengusung tema akselerasi penurunan angka kemiskinan serta penguatan daya saing daerah.

Fokus tersebut bertumpu pada pengembangan ekonomi lokal yang inklusif, penyediaan layanan dasar yang berkualitas, serta peningkatan efektivitas manajemen pemerintahan mulai dari tahap perencanaan hingga pengendalian pembangunan.

Kebijakan fiskal dan pembangunan tersebut dijabarkan melalui tiga prioritas utama:

Penguatan Ekonomi Inklusif: Berbasis pada potensi lokal, mobilisasi investasi, sektor pariwisata, serta peningkatan kemandirian fiskal.

Pemkab Lahat menilai selama ini masih banyak potensi daerah yang belum berkontribusi secara optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Percepatan Penurunan Kemiskinan: Memfokuskan program pengentasan kemiskinan ekstrem serta pengurangan disparitas dan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.

Pembangunan Infrastruktur dan Tata Kelola: Mencakup penguatan infrastruktur dasar, perbaikan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan terhadap bencana, serta akselerasi tata kelola pemerintahan berbasis digital (e-government).

“Pemkab Lahat akan mulai mendorong potensi lokal, tidak sekadar jadi kekayaan daerah, tapi benar-benar dimanfaatkan untuk menopang PAD kita (Lahat),” pungkasnya.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.