‎TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Sulselbar dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sulsel mendesak Pertamina, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Polda Sulsel untuk menyelesaikan masalah antrean BBM di sejumlah SPBU di Sulsel.
‎
‎Hal itu disampaikan kedua organisasi tersebut saat menggelar konferensi pers di Ongkel John Coffee, Jalan Hasanuddin, Kota Makassar, Rabu (9/9/2026).
‎
‎Sekretaris Umum ALFI/ILFA Sulselbar, Muh Hatta, mengatakan antrean panjang saat ini sudah di luar batas kewajaran.
‎
‎Sopir angkutan barang harus menunggu berjam-jam, bahkan harus menginap di SPBU untuk mendapatkan BBM.
‎
‎"Di Kota Makassar dan hampir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Antrean berjam-jam, bahkan ada yang sampai menginap di SPBU menunggu BBM," paparnya.
‎
‎Menurutnya, antrean panjang menyebabkan keterlambatan distribusi barang hingga 50 persen, baik di dalam kota, ke daerah-daerah, maupun ke luar provinsi. 
‎
‎Keterlambatan distribusi barang tersebut menyebabkan pembengkakan biaya distribusi. Hal itu sangat merugikan dunia usaha. 
‎
‎"Menurunnya volume angkutan hingga sampai dengan 50 persen, dan dampaknya bengkak biaya. Biaya tambahan storage, demurrage container, dan lain-lain," ucapnya.
‎
‎Antrean panjang kendaraan angkutan barang juga menyebabkan kemacetan dan menghalangi akses masuk ke rumah dan toko milik warga.
‎
‎Hal ini berpotensi memicu gesekan antara sopir angkutan dengan warga yang tinggal di sekitar lokasi SPBU.
‎
‎"Nah, terganggunya akses jalan sekitar SPBU sehingga menghalangi toko dan rumah warga yang ada di sekitar SPBU," jelasnya.
‎
‎Hatta mengungkapkan, ALFI bersama Organda telah melakukan berbagai upaya komunikasi untuk menyelesaikan masalah ini.
‎
‎Pihaknya telah menyampaikan aspirasi kepada Pertamina, Pemprov Sulsel, dan DPRD Sulsel.
‎
‎Namun hingga saat ini, belum ada hasil nyata dari sejumlah lembaga tersebut untuk menyelesaikan persoalan antrean panjang di SPBU.
‎
‎Hatta menyoroti pernyataan publik Pertamina yang berulang kali mengklaim bahwa stok BBM aman, sementara kondisi di lapangan justru berkebalikan.
‎
‎"Namun responsnya selalu menjawab bahwa kuota, volume, dan apa namanya, distribusinya cukup, cukup. Namun upaya-upaya dilakukan belum berdampak mengurai antrean yang panjang," jelasnya.
‎
‎Hatta mengatakan pihaknya meminta satgas pengawas BBM yang dibentuk pemerintah provinsi, Pertamina, maupun kepolisian untuk menyelidiki penyebab antrean panjang yang menyebabkan kelangkaan BBM ini.
‎
‎Jika memang terjadi penyimpangan yang menyebabkan antrean panjang, maka harus dilakukan penegakan hukum.
‎
‎"Satgas BBM, baik dari instansi Pertamina, TNI, Polri, dan mungkin dari instansi ESDM untuk mencari tahu titik kebocoran atau penyalahgunaan pemakaian BBM subsidi untuk dilakukan penegakan hukum secara proporsional," jelasnya.
‎
‎Dari pantauan Tribun Timur hingga Rabu dini hari, antrean panjang BBM masih terjadi di sejumlah SPBU, baik di Makassar maupun di daerah.
‎
‎Antrean kendaraan mengular dari dalam SPBU hingga ke badan jalan, menciptakan kemacetan di sejumlah ruas utama.
‎
‎Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman telah membentuk satgas untuk pengawasan penyaluran BBM di SPBU.
‎
‎Satgas tersebut dibentuk berdasarkan surat edaran Pemprov Sulsel Nomor 100.3.4/12077/DESDM tentang Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
‎
‎Andi Sudirman menduga antrean panjang ini disebabkan oleh adanya kendaraan yang berulang kali mengisi BBM di SPBU.
‎
‎"Kita sudah buat surat edaran untuk pembentukan Satgas yang terdiri dari TNI-Polri, Satpol PP, Pertamina, untuk bagaimana tertib pengisian bahan bakar. Karena banyak indikasi antre berulang di SPBU, mungkin ada yang khawatir sehingga mengisi lagi, kemudian tunggu besoknya mengisi lagi," katanya.
‎
‎Selain antrean berulang, pihaknya juga menemukan adanya indikasi praktik rekayasa dalam pengisian BBM bersubsidi, termasuk modifikasi tangki kendaraan untuk menambah kapasitas penampungan bahan bakar.
‎
‎"Ada juga yang memodifikasi tangki bahan bakar. Aparat sudah melaksanakan pengawasan dan sudah menyisir," ungkapnya.
‎
‎Meski demikian, Andi Sudirman mengatakan pemerintah tetap akan melihat kondisi secara objektif di lapangan.
‎
‎Sebab, tidak seluruh masyarakat yang mengantre melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan.
‎
‎"Pada intinya kita harus mengecek situasi di lapangan, karena ada memang juga yang murni antre saja tanpa ada rekayasa dan memanfaatkan situasi," jelasnya.
‎
‎Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi mendesak Pertamina segera menyelesaikan masalah antrean panjang BBM yang telah sangat dikeluhkan masyarakat.
‎
‎Hal itu disampaikan Cicu, sapaan akrabnya, saat bersama rombongan pimpinan DPRD Sulsel berkunjung ke Kantor PT Pertamina Patra Niaga di Jalan Garuda, Kota Makassar, Rabu (9/9/2026).
‎
‎"Banyak aspirasi yang masuk kepada kami, antrean panjang di SPBU hingga memacetkan jalan. Yang kami minta bukan jawaban ataupun penjelasan, tetapi langkah konkret Pertamina mengatasi kejadian ini dan realita yang dihadapi masyarakat," terangnya kepada wartawan setelah pertemuan.
‎
‎Cicu menegaskan bahwa Pertamina tidak hanya harus memastikan stok BBM aman, tetapi juga memastikan penyalurannya tepat sasaran.
‎
‎"Jaminan dari teman-teman Pertamina, stok untuk BBM dan LPG yang bersubsidi itu cenderung aman. Tetapi, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana pengawasan stok ini bisa benar-benar tepat sasaran dan digunakan oleh orang-orang yang semestinya mendapat BBM dan elpiji subsidi ini," ujarnya.