TRIBUNKALTIM.CO - Candaan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa terkait beban utang megaproyek Kereta Cepat Jakarta -Bandung, Whoosh yang diwariskan hingga 80 tahun ke depan menjadi sorotan.
Candaan Menkeu Purbaya yang menyebut utang kereta cepat hingga 80 tahun ke depan yang akan ditanggung anak cucu kelak ini menjadi sorotan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie.
Dalam guyonannya soal utang Whoosh sampai 80 tahun ini, Menkeu Purbaya menyebut, "kita sudah mati, santai saja."
Melalui akun X pribadinya @JimlyAs pada Rabu (9/9/2026), Jimly menautkan potongan video pernyataan Menkeu dan memberikan kritik tajam terkait hilangnya moralitas dan empati di kalangan pejabat publik.
Baca juga: Babak Baru Utang Whoosh, Menkeu Purbaya Siap Negosiasi ke China dengan Satu Syarat
Jimly dalam cuitannya menuliskan, "Dari segi etika kepantasan, sebaiknya pejabat resmi tidak bicara sembarangan seakan melempar beban tanggung jawab ke generasi mendatang tanpa rasa bersalah."
Polemik ini bermula dari pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di kawasan Sunter, Jakarta Utara, pada Selasa (8/9/2026).
Ia memaparkan bahwa utang Kereta Cepat Whoosh telah melalui proses restrukturisasi dengan tenor yang sangat panjang, yakni 80 tahun. Cicilannya dipatok di angka sekitar Rp1 triliun setiap tahunnya.
Menurut Purbaya, skema panjang ini membuat beban utang tersebut terasa ringan bagi keuangan negara saat ini.
Namun, di tengah penjelasannya, sebuah kalimat bernada candaan terlontar dan memicu polemik.
"Berarti kan total utang besar, tapi di-stretch 80 tahun sudah direstrukturisasi. Cicilannya Rp1 triliun atau sedikit di bawah Rp1 triliun dari tahun ke tahun.
Ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi kalau kita lihat, 'oh masih bisa lah'. 80 tahun saya dengar kemarin, makanya hebat juga tuh," kata Purbaya.
"Iya kita sudah mati, santai saja," ujar Purbaya, yang kemudian disusul oleh derai tawa.
Bagi banyak pihak, tawa tersebut terasa getir.
Keputusan merentangkan utang selama delapan dekade berarti meletakkan tagihan pembangunan hari ini ke pundak generasi yang bahkan belum lahir.
Terlepas dari polemik etika komunikasinya, Purbaya memastikan negara tidak akan berdarah-darah untuk melunasi cicilan Whoosh.
Pengelolaan kewajiban utang tersebut akan dialihkan secara resmi dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke Kementerian Keuangan pada 15 September 2026 mendatang.
Rencananya, beban cicilan Rp1 triliun per tahun itu akan ditanggung oleh Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan atau lembaga Sovereign Wealth Fund, Indonesia Investment Authority (INA).
Menkeu menjamin bahwa dana untuk melunasi utang tersebut sudah tersedia, sehingga tidak perlu repot mencari suntikan dari investor baru.
Ia membeberkan perhitungan matematika yang meyakinkan bahwa kantong pemerintah masih cukup tebal.
"Nggak (perlu cari investor), sudah ada uangnya. Kan kalau SMV, let's say satu perusahaan SMV saja keuntungannya berapa sekarang? Rp3 triliun, Rp4 triliun setahun.
Ditambah dengan operasionalnya sendiri, mungkin dapat Rp800 miliar keuntungannya," jelas Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).
Pemerintah memang mengklaim angka Rp1 triliun per tahun adalah nominal kecil yang dapat diselesaikan oleh entitas SMV.
Namun, seperti yang ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie, persoalan utang negara bukanlah sekadar angka di atas kertas, melainkan soal etika, tanggung jawab, dan bagaimana para pemimpin hari ini mewariskan masa depan kepada generasi penerusnya, bukan sekadar mewariskan tagihan sambil berlalu.
Baca juga: Menkeu Purbaya Dilibatkan dalam Negosiasi Utang Whoosh ke China, Keukeuh Tidak Gunakan APBN
(*)
