TRIBUNTRENDS.COM - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyoroti maraknya insiden keracunan yang diduga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah DIY. Dalam beberapa hari terakhir, insiden tersebut dilaporkan terjadi dan berdampak pada sejumlah siswa di Kabupaten Sleman dan Bantul.
Sri Sultan menilai kejadian tersebut bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan. Namun, ia menduga terdapat keteledoran dalam pengelolaan makanan, khususnya pada tahapan pengadaan, penyimpanan, hingga pengolahan bahan makanan.
Menurut Sri Sultan, pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu lebih cermat memastikan bahan makanan yang digunakan benar-benar dalam kondisi baik sebelum diolah.
Baca juga: Siswa Sekolah Rakyat Yogyakarta Bandingkan Makanan Asrama dengan MBG, Tersaji Hangat, Rp 60Ribu/hari
Sri Sultan mengatakan insiden keracunan tersebut diyakini bukan merupakan tindakan yang disengaja. Meski demikian, ia menilai adanya kelalaian dalam proses pengelolaan makanan tetap tidak bisa diabaikan.
"Saya yakin bahwa keracunan itu memang tidak sedih sengaja, tapi teledor aja," ujar Sri Sultan, dikutip TribunTrends dari kanal YouTube Tribun Jogja Official, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, keteledoran dapat terjadi ketika pengelola tidak cukup teliti memeriksa kondisi bahan makanan sebelum dimasak. Ia mencontohkan bahan seperti ikan dan daging harus diperiksa terlebih dahulu sebelum masuk ke proses pengolahan.
"Dalam arti memang tidak pada waktu mengumpulkan material ikan atau daging dan sebagainya itu pada waktu mau goreng atau mau apa itu tidak melihat dagingnya sudah warnanya biru atau tidak," katanya.
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya pemeriksaan bahan baku sebelum makanan diproses dan disajikan kepada siswa.
Selain pemeriksaan kualitas bahan baku, Sri Sultan juga menyinggung persoalan penyimpanan bahan makanan. Menurutnya, pengelola dapur harus memastikan kapasitas tempat penyimpanan, khususnya freezer, sesuai dengan jumlah bahan makanan yang harus disimpan.
Ia memberikan gambaran apabila sebuah dapur membutuhkan sekitar 10 kilogram bahan makanan per hari, maka persediaan untuk tiga hari bisa mencapai sekitar 30 kilogram.
"ikan tungian harus menyediakan stok 3 hari sehari misalnya 10 kilo berarti 30 kilo harus dimasukkan freezer," ujar Sri Sultan.
Persoalannya, kata dia, bukan sekadar memiliki freezer, tetapi memastikan fasilitas tersebut benar-benar mampu menampung bahan makanan dalam jumlah besar.
"Kalau dia punya kulkas besarnya kulkasper apakah mampu untuk menampung daging yang 30 atau 50 kilo," lanjutnya.
Karena itu, kapasitas penyimpanan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh pengelola SPPG.
Sri Sultan meminta pengelola dapur MBG tidak hanya berfokus pada proses memasak. Menurutnya, kualitas makanan harus dijaga sejak bahan baku diterima, disimpan, hingga akhirnya diolah dan diberikan kepada siswa.
Ia mengingatkan agar seluruh tahapan tersebut dilakukan dengan baik untuk mencegah makanan yang tidak layak konsumsi sampai ke tangan penerima manfaat.
"Kalau kalau saya bukan asal bisa menangani yang baik sebetulnya enggak perlu gitu ya kan," ujarnya.
Sri Sultan menekankan bahwa pengelola dapur harus memiliki kesiapan dalam menangani bahan makanan, termasuk memastikan kondisi penyimpanan dan proses pengolahan memenuhi standar keamanan pangan.
Menurut Sri Sultan, program MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik karena menyediakan makanan bagi siswa. Namun, tujuan tersebut harus diiringi dengan pengelolaan makanan yang aman dan bertanggung jawab.
Ia berharap pengelola SPPG meningkatkan pengawasan mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, hingga proses memasak. Dengan demikian, makanan yang disajikan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga benar-benar aman dikonsumsi.
Perhatian terhadap setiap tahapan pengolahan menjadi penting menyusul terjadinya sejumlah insiden keracunan yang menimpa siswa di DIY dalam beberapa hari terakhir.
Sri Sultan pun mengingatkan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi akibat kelalaian yang sebenarnya dapat dicegah melalui pengelolaan dan pengawasan yang lebih baik.
(TribunTrends)
