Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Aksi unjuk rasa mahasiswa UIN Datokarama Palu di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Kamis (10/9/2026), sempat berlangsung tegang.

Pantauan TribunPalu.com, massa aksi tiba sekitar pukul 12.00 WITA tidak hanya menyampaikan orasi, tetapi juga menggoyang-goyangkan gerbang utama DPRD Sulteng.

Sejumlah mahasiswa tampak berusaha mendorong gerbang tersebut dari arah luar.

Baca juga: Ditolak Berdialog dengan Massa Aksi, Komisi IV Tegaskan Evaluasi MBG Sudah Diusulkan

Aksi itu membuat situasi di depan kantor DPRD Sulteng menjadi lebih tegang.

Massa juga membakar ban di depan gedung DPRD Sulteng.

Asap hitam dari pembakaran ban terlihat mengepul di sekitar lokasi aksi.

Selain itu, mahasiswa memasang spanduk berisi tuntutan aksi pada gerbang utama DPRD Sulteng.

Di sisi lain gerbang, personel kepolisian telah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi. 

Satu unit kendaraan pengendali massa dan satu unit water cannon juga disiapkan di lokasi.

Aksi tersebut merupakan bentuk protes mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), persoalan lapangan kerja, anggaran subsidi BBM hingga isu pemborosan anggaran.

Presiden Mahasiswa UIN Datokarama Palu, Moh Ridwan Sulaiman, mengatakan aksi tersebut dibangun dari keresahan mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai terjadi di tengah masyarakat.

Menurutnya, mahasiswa menuntut adanya evaluasi besar-besaran terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk MBG dan KDMP.

“Ini bukan hanya sekadar program, tetapi kami melihat ini sebagai proyek politik,” kata Ridwan.

Ia juga mengatakan mahasiswa menilai pelaksanaan MBG perlu dievaluasi karena dalam pelaksanaannya terdapat persoalan yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Baca juga: RAPBD-P 2026, Pemkab Morowali Dorong Anggaran Berbasis Hasil dan Kinerja

Sementara untuk KDMP, Ridwan menyebut berdasarkan kajian mahasiswa, program tersebut dinilai belum memberikan dampak yang dirasakan masyarakat serta dinilai memiliki persoalan jika dikaitkan dengan prinsip dalam Undang-Undang Desa.

Dalam aksi tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofiah, sempat mendatangi massa untuk menemui mahasiswa.

Namun, massa menolak berdialog dengan Wiwik karena mereka meminta Ketua DPRD Sulteng bersama seluruh ketua fraksi hadir menemui mereka.

Ridwan mengatakan penolakan tersebut bukan ditujukan secara pribadi kepada Wiwik.

“Kami bukan menolak Ibu Wiwik secara pribadi, tetapi kami meminta Ketua DPRD dan seluruh pimpinan fraksi hadir,” ujarnya.

Menurut Ridwan, mahasiswa ingin seluruh pimpinan DPRD Sulteng hadir agar tuntutan mereka dapat didengar secara langsung dan ada komitmen yang disampaikan di hadapan massa aksi.

Baca juga: Polres Morowali Siap Amankan Porprov X Sulteng 2026, Venue dan Jalur Kontingen Dipetakan

Ridwan bahkan menyebut mahasiswa akan kembali melakukan aksi pada hari berikutnya apabila seluruh pimpinan DPRD Sulteng belum menemui mereka.(*)