TRIBUNPEKANBARU.COM, KUANSING - Langkah kedaruratan yang diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) untuk melindungi anak-anak dari paparan kabut asap mendapat dukungan dari DPRD Kuansing.

Anggota Komisi I DPRD Kuansing, Dian Septina, menilai kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah memburuknya kualitas udara merupakan langkah yang tepat untuk meminimalkan risiko kesehatan peserta didik.

Menurut Dian, kebijakan tersebut akan kehilangan makna apabila anak-anak maupun orangtua justru tetap harus keluar rumah untuk mengambil makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah.

Ia pun mendukung keputusan Pemkab Kuansing yang menolak usulan agar wali murid datang ke sekolah untuk menjemput makanan MBG selama PJJ berlangsung.

"Langkah Pemkab menolak usulan penjemputan makanan ke sekolah sudah tepat dari sisi mitigasi risiko," kata Dian, Kamis (10/9/2026).

Dian menilai, tujuan utama PJJ adalah mengurangi aktivitas anak-anak di luar rumah saat kualitas udara memburuk.

Jika orangtua atau wali murid harus wara-wiri ke sekolah hanya untuk mengambil omprengan MBG, maka risiko paparan kabut asap tetap terbuka.

Baca juga: Oknum Pengasuh Ponpes di Lubukdalam Jadi Tersangka, Ditahan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Santri

Baca juga: Dua Daerah Kuasai Hampir 80 Persen Karhutla di Riau, Bengkalis dan Pelalawan Paling Parah

"Kalau wali murid atau anak-anak tetap harus keluar rumah untuk mengambil makanan ke sekolah, maka esensi dari belajar di rumah untuk menghindari paparan kabut asap akan hilang," ujar politisi Fraksi PDIP ini.

Menurut Dian Septina, kondisi tersebut justru dapat menimbulkan persoalan baru.

Bukan hanya anak-anak yang berisiko terpapar asap, tetapi juga orangtua atau anggota keluarga yang harus keluar rumah.

Dian mengingatkan, paparan asap yang terus terjadi berpotensi memperburuk gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

"Hal ini justru berpotensi memicu lonjakan kasus ISPA yang lebih parah di kalangan anak-anak dan keluarga," tegasnya.

Karena itu, Dian meminta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana program MBG turut mempertimbangkan kondisi darurat kabut asap yang sedang terjadi.

Ia mengingatkan agar pelaksanaan program MBG tidak hanya dilihat dari sisi operasional maupun target harian, tetapi juga memperhatikan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat serta keluarganya.

"Untuk pemilik SPPG MBG agar mempertimbangkan kesehatan anak dan keluarga. Jangan egois hanya memikirkan omset harian," kata Dian.

Ia menegaskan, program MBG pada dasarnya bertujuan memberikan manfaat bagi anak-anak.

Karena itu, pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebijakan darurat yang ditetapkan pemerintah.

"Percuma daring kalau orangtua atau wali harus wara-wiri hanya antar jemput omprengan," pungkasnya