Liputan6.com, Jakarta - Bagi sebagian masyarakat, air tanah masih menjadi sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun menunjang kegiatan usaha. Pemanfaatannya ikut mendukung roda aktivitas ekonomi, terutama bagi kegiatan yang membutuhkan pasokan air. Namun, penggunaan air tanah tetap perlu diperhatikan agar keberadaan sumber daya tersebut dapat terjaga dalam jangka panjang.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatur pemanfaatan air tanah melalui berbagai kebijakan. Salah satunya adalah Pajak Air Tanah (PAT), yang selain menjadi instrumen penerimaan daerah, digunakan untuk membantu mengendalikan pemanfaatan air tanah sehingga penggunaannya tidak berlebihan.
Pajak Air Tanah memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi regulerend dan fungsi budgeter. Fungsi regulerend berperan dalam mengatur penggunaan air tanah untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat berdampak terhadap lingkungan. Sementara itu, fungsi budgeter menjadikan Pajak Air Tanah sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang dapat mendukung pembangunan Jakarta dan kesejahteraan masyarakat.
Pemanfaatan air tanah secara berlebihan dapat memberikan tekanan terhadap kondisi lingkungan perkotaan. Pengambilan air tanah dalam jumlah besar secara terus-menerus dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan muka tanah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tarif Pajak Air Tanah sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan tersebut berlaku terhadap pemanfaatan air tanah yang termasuk sebagai objek pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah untuk menunjang kegiatan komersial perlu memahami kewajiban Pajak Air Tanah. Sejumlah sektor usaha menggunakan air dalam jumlah relatif besar untuk mendukung operasional sehari-hari. Pemanfaatan air tanah pada kegiatan usaha dapat mencakup sektor perhotelan dan akomodasi, industri dan manufaktur, restoran dan usaha kuliner, perkantoran dan pusat pertokoan, serta berbagai usaha jasa dan kegiatan komersial lainnya.
Pelaku usaha perlu memperhatikan ketentuan perpajakan apabila kegiatan usahanya menggunakan air tanah dan memenuhi kriteria sebagai objek Pajak Air Tanah. Kepatuhan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya air yang lebih berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan pengecualian terhadap sejumlah penggunaan air tanah. Tidak seluruh aktivitas masyarakat yang memanfaatkan air tanah otomatis menjadi objek Pajak Air Tanah. Penggunaan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga menjadi salah satu kegiatan yang dikecualikan dari objek pajak. Pengecualian juga berlaku untuk pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, keperluan keagamaan, serta keperluan pemadam kebakaran.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga termasuk dalam penggunaan air tanah yang tidak dikenakan Pajak Air Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengecualian tersebut memberikan batas yang jelas antara penggunaan air tanah untuk kebutuhan dasar dan sosial dengan pemanfaatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau komersial.
Pengelolaan air tanah memiliki kaitan erat dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan di Jakarta. Ketersediaan sumber daya air perlu dijaga agar pemanfaatannya tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Masyarakat dan pelaku usaha memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan tersebut melalui penggunaan air tanah secara bijak. Pelaku usaha yang menjadi wajib pajak juga perlu memenuhi kewajiban Pajak Air Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penerimaan pajak daerah turut mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta. Upaya pemerintah dalam menjaga lingkungan juga mencakup berbagai kegiatan seperti penanaman pohon, pembangunan sumur resapan, pelestarian kawasan hijau, hingga pengelolaan limbah. Kepatuhan membayar Pajak Air Tanah pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kontribusi tersebut juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air dan lingkungan Jakarta.
(*)
