TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kasus keracunan makanan MBG masih terus menjadi masalah besar dalam penerapan program populis Presiden Prabowo tersebut.
Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri sudah menutup sementara 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan berbagai masalah.
Terkait dengan hal ini, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan.
Tak hanya itu, langkah tegas ini juga diharapkan mampu untuk memastikan standar keamanan serta higiene dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi.
Baca juga: Mega Proyek PPN Pengambengan Bernilai Investasi Rp1,2 Triliun, Groundbreaking 29 September 2026
Hanif mengatakan, di bawah koordinasi Kepala BGN yang baru, Sudaryono, berbagai langkah memang terus dilakukan untuk membenahi pelaksanaan program tersebut.
"Di bawah koordinasi Bapak Kepala BGN yang baru, Pak Sudaryono, langkah-langkah terus dilakukan, langkah-langkah tegas," kata Hanif saat berkunjung ke SDN 4 Pedungan Denpasar, Kamis, 10 September 2026.
Menurut Hanif, penanganan terhadap ribuan SPPG tersebut dilakukan secara bertahap dan sistematis mengingat jumlahnya cukup besar.
Ia mengatakan pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek dalam melakukan penataan, namun ketegasan tetap harus menjadi bagian penting dari proses tersebut.
"Namun demikian karena memang volumenya cukup besar, perlakuan-perlakuannya dilakukan secara bertahap dan sistematis," ujarnya.
Baca juga: Carut Marut Tata Kelola Parkir di Denpasar, Jaya Negara Singgung Kehilangan Barang: Ganti Rugi
Hanif menegaskan pemerintah tidak bisa mengabaikan persoalan tersebut karena standar keamanan dan kelayakan dalam penyediaan makanan harus dijaga.
"Memang ketegasan harus diambil, tidak bisa tidak, karena kondisi seperti ini tidak boleh terulang di masyarakat," tutup Hanif.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq mendorong kabupaten/kota di Indonesia untuk belajar dari upaya penanganan sampah yang dilakukan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
Menurut Hanif, Denpasar dan Badung menghadapi kompleksitas persoalan sampah yang cukup tinggi karena menjadi daerah tujuan wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan yang besar dibandingkan jumlah penduduknya.
"Kami sudah menyampaikan ke banyak kabupaten/kota untuk belajar di Denpasar dan Badung dengan kompleksitas yang cukup tinggi, dengan kehadiran turis yang cukup banyak dari jumlah penduduknya," kata Hanif, Kamis, 10 September 2026 di SDN 5 Pedungan Denpasar.
Hanif mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup juga terus melakukan pengawasan terhadap penanganan sampah di kabupaten/kota.
Baca juga: Arahan dari Wayan Koster, BRIDA Bakal Hitung Ulang Formulasi UMP di Bali: Jadi Bahan Acuan
Selain kontrol, pemerintah juga memberikan insentif maupun disinsentif reputasi melalui program seperti Adipura sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap kinerja pengelolaan lingkungan daerah.
Hanif berharap pada tahun depan terjadi perubahan dalam pengelolaan sampah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sehingga keduanya meraih penghargaan Adipura.
"Harapan kami tahun depan ini sudah ada perubahan mendasar dari Kota Denpasar dan Kabupaten Badung untuk bisa menyentuh Adipura," katanya.
Ia mengakui Denpasar dan Badung sempat tertinggal dalam penilaian sebelumnya karena pemerintah daerah sedang melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap persoalan sampah yang selama ini belum tertangani secara optimal.
"Ini masih kemarin masih agak ketinggalan di tahun kemarin karena masa reformasi total," ujarnya.
Menurut Hanif, proses pembenahan tersebut bukan tanpa tantangan.
Berbagai kritik, cemoohan, anggapan negatif hingga dugaan yang keliru muncul ketika pemerintah mulai menuntaskan persoalan sampah yang sebelumnya tidak tertangani.
"Sampah yang dulu-dulu tidak pernah ditangani hari ini dituntaskan, tentu banyak singgungan, banyak cemooh, banyak pengertian negatif, banyak duga-duga yang salah," katanya.
Namun, Hanif menyebut proses pembenahan tersebut kini dapat dilihat secara terbuka oleh masyarakat.
Ia juga membantah berbagai dugaan mengenai rencana pemanfaatan kawasan Suwung untuk kepentingan lain setelah persoalan sampah ditangani.
"Akhirnya sudah bisa lihat sendiri, tidak ada apa pun yang disembunyikan oleh kita semua, tidak ada kemudian akan menjadikan Suwung sebagai lapangan golf dan lain-lain," ujarnya. (*)
I Putu Supartika
