TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair menegaskan akses dan literasi keuangan tidak boleh berhenti pada pemenuhan target angka maupun kegiatan seremonial.
Program harus bertransformasi menjadi kerja nyata yang mengangkat derajat ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Hal itu disampaikan saat Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi NTB dan Rakor TPAKD Wilayah NTB Tahun 2026 di Lombok Astoria, Mataram, Kamis (10/9/2026).
Momentum ini dilandasi capaian Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026. Indeks inklusi keuangan NTB menyentuh 92 persen dan melampaui target, beriringan dengan indeks literasi 66 persen.
Capaian tersebut menjadi fondasi peluncuran inisiatif unggulan Desa Berdaya yang akan diuji coba pada empat desa tahun ini. Program yang dirangkum antara lain Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir, Satu Rekening Satu Pelajar, Ekosistem Keuangan Inklusif, dan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah.
Abul Chair menekankan pentingnya pendekatan membumi. Ia mencontohkan pelaku usaha kecil yang kebingungan dengan istilah teknis perbankan seperti "layak bank" tanpa pendampingan.
“Tugas kita hari ini adalah menerjemahkan istilah-istilah tersebut menjadi sesuatu yang nyata. Ibu pembuat abon kita bantu punya rekening, kita bantu pembukuan sederhana, diberi akses pembiayaan, diperbaiki kemasannya, dibantu pemasaran digital, dan dipertemukan dengan pasarnya,” tegas Sekda.
Ia menggarisbawahi instruksi Gubernur agar seluruh intervensi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi di lokus Desa Berdaya. Perbankan juga ditantang aktif membina UMKM yang belum rapi administrasi, bukan hanya membiayai yang sudah sukses.
“Saya ingin TPAKD betul-betul masuk ke Desa Berdaya. Jangan sampai desa punya program sendiri, bank punya program sendiri, koperasi dan OPD juga punya kegiatan sendiri. Ukuran keberhasilan kita adalah seberapa banyak usaha naik kelas, lapangan kerja tercipta, pendapatan meningkat, dan desa benar-benar berdaya,” urainya.
Kepala Kantor OJK NTB Rudi Sulistyo menyatakan kesiapan mengawal ekosistem pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga mengingatkan fenomena jual beli rekening pasif di pasar gelap yang disalahgunakan untuk kejahatan siber dan judi daring. Karena itu, literasi keuangan menjadi perisai mutlak bagi masyarakat desa.
“Ini semua bisa dipadukan di Desa Berdaya. Mulai dari penanganan kemiskinan, pekerja migran, hingga disabilitas bisa dibungkus dalam program ini sehingga TPAKD menjadi payung hukum yang mensinergikan kita,” jelas Rudi.
Kepala Kantor Perwakilan BI NTB Hario K. Pamungkas menyoroti wacana kebijakan nasional terkait otomatisasi pembukaan rekening bagi warga 17 tahun dengan saldo awal.
“Jika diimplementasikan, tugas kita adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan dasar. Inklusivitas tidak boleh hanya diukur dari jumlah rekening, tetapi kualitas pemanfaatan dan perlindungan konsumen,” papar Hario.
Hadir Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB Lalu Moh Faozal, Karo Ekbang Izzuddin Mahili, Kadis Perindag Lalu Wiranata, Kepala Kanwil DJPb Ratih Hapsari Kusumawardani, dan perwakilan TPAKD kabupaten/kota se-NTB.
Baca juga: Pemprov NTB Integrasikan Posyandu ke Program Desa Berdaya Transformatif
