Tribunlampung.co.id, Pesawaran – Upaya Pemerintah Kabupaten Pesawaran mempercepat digitalisasi transaksi di kawasan destinasi wisata masih menghadapi tantangan keterbatasan jaringan internet atau blank spot, terutama di sejumlah wilayah kepulauan.

Baca juga: Pangdam XXI/Radin Inten Dukung Bea Cukai Tindak Peredaran Barang Ilegal dan Narkotika

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penerapan sistem pembayaran nontunai di sektor pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran Evans Saggita mengatakan, kondisi geografis wilayah pesisir dan kepulauan membutuhkan strategi khusus agar penerapan transaksi elektronik dapat berjalan optimal. Selain infrastruktur jaringan, kesiapan sumber daya manusia dan perangkat transaksi juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

Hal tersebut disampaikan Evans saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Sinergi Penguatan Elektronifikasi Transaksi pada Destinasi Wisata di Provinsi Lampung yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 KPw BI Provinsi Lampung, Jalan Hasanuddin No. 38, Bandar Lampung. Evans hadir didampingi Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran.

Dalam forum tersebut, Evans memaparkan perkembangan dan peta kesiapan Pesawaran dalam menerapkan elektronifikasi transaksi di destinasi wisata. Menurutnya, transformasi pembayaran perlu menyentuh berbagai aktivitas yang berkaitan langsung dengan wisatawan maupun pelaku usaha.

“Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Pariwisata berkomitmen penuh mendukung suksesnya Program Elektronifikasi Transaksi di Destinasi Wisata,” ujar Evans.

Penerapannya antara lain diarahkan melalui e-ticketing dan pembayaran menggunakan QRIS di pintu masuk objek wisata. Skema serupa juga didorong untuk pedagang kuliner, penjual cenderamata, serta pelaku UMKM dan ekonomi kreatif yang menjalankan usaha di kawasan pesisir dan kepulauan.

Tak hanya transaksi di lokasi wisata, elektronifikasi juga disiapkan untuk sejumlah layanan pendukung, seperti retribusi parkir dan jasa penyeberangan perahu wisata. Penggunaan kanal pembayaran nontunai juga diarahkan pada sektor akomodasi, termasuk resort, cottage, dan homestay.

Evans menyebut, perluasan sistem pembayaran elektronik diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan bagi wisatawan, tetapi juga mendukung pengelolaan transaksi yang lebih tertib dan transparan, termasuk dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Di sisi lain, peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM menjadi pekerjaan yang perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Menurut Evans, karakteristik kawasan pesisir juga menuntut penggunaan perangkat transaksi yang sesuai dengan kondisi lapangan.

“Melalui pendampingan berkelanjutan dan sinergi bersama Bank Indonesia serta Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), kami optimistis dapat mewujudkan pariwisata Pesawaran yang modern, transparan, dan berdaya saing,” katanya.

FGD tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan digital sekaligus memperkuat sistem pembayaran yang inklusif, aman, dan terintegrasi di kawasan destinasi wisata.

Selain Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, forum tersebut menghadirkan perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, serta Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

(Tribunlampung.co.id/Okyindrajaya)