TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas yang diambil oleh Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Tarigan, dalam mengawal tuntas kasus keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa. 

PDIP menilai, sikap tegas jajaran legislatif Karo ditunjukkan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 7 September 2026, lalu perlu didukung. 

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon, menyampaikan sikap PDI Perjuangan Sumut memberikan apresiasi tinggi dan mengawal penuh jajaran partai di daerah yang hadir langsung di tengah keresahan rakyat, seperti keracunan MBG. 

"DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara mendukung penuh seluruh langkah konkrit yang diambil oleh Ibu Iriani Tarigan bersama DPRD Karo.

Sebagai kader PDI Perjuangan, Ibu Iriani telah menjalankan instruksi partai untuk selalu hadir dan memperjuangkan nasib rakyat, terutama anak-anak kita yang menjadi korban keracunan MBG," kata ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon, Kamis (10/9/2026). 

"Pengawalan hingga ke BGN Pusat di Jakarta adalah bukti nyata bahwa keselamatan generasi muda di Tanah Karo adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar," tambah anggota DPR RI tersebut. 

PDIP juga mengapresiasi forum RDP yang menghadirkan langsung para orang tua murid terdampak, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, serta jajaran Polres Kabupaten Karo guna mendengarkan dan mencari solusi atas musibah yang dialami para siswa.

Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab moral kepada masyarakat, Iriani Tarigan dijadwalkan akan memimpin langsung delegasi DPRD Karo mengunjungi Kantor BGN Pusat di Jakarta pada Senin (14/9) mendatang. 

Kunjungan kerja ini juga didampingi oleh perwakilan BGN Provinsi Sumatera Utara untuk memaparkan akar persoalan dan menyampaikan tuntutan warga secara langsung kepada pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sumut Fraksi PDI Perjuangan Dapil Sumut XI, Salmon Sumihar Sagala menyatakan bahwa keberangkatan Iriani Tarigan ke BGN Pusat merupakan langkah strategis untuk memperkuat dorongan moral dan birokrasi, agar ada bentuk pertanggungjawaban nyata serta berkeadilan bagi putra-putri daerah yang menjadi korban. 

"Langkah pengawalan langsung ini ditempuh agar pemerintah pusat menangani persoalan ini secara tuntas, serius, dan memastikan perlindungan maksimal hingga proses pemulihan benar-benar selesai," kata Salmon. 

Sebelumnya, ketua DPRD Karo Iriani Tarigan memimpin RDP bersama para orang tua murid terdampak keracunan massal pada Senin (7/9/2026).

DPRD merespons adanya tuntutan masyarakat, seperti ganti rugi, dengan merencanakan kunjungan ke BGN Pusat di Jakarta guna menyampaikan berbagai persoalan MBG di Tanah Karo secara langsung.

la jugamenambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dan meminta pendampingan dari BGN Provinsi Sumatera Utara demi membawa serta memperjuangkan aspirasi rakyat.

Mengenai penanganan medis para siswa, PDI Perjuangan mendorong kepastian dukungan penuh dari BGN dalam menanggung seluruh biaya perawatan korban secara terpusat. 

Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Sumut, Anggota Komisi A DPRD Sumut, Landen Marbun, SH, MH, juga mendukung penuh langkah Iriani Tarigan bersama DPRD Karo terkait penegakan hukum secara adil dan transparan. 

"Hal ini penting agar tidak menimbulkan beban finansial tambahan bagi keluarga korban maupun bergantung pada skema jaminan reguler seperti BPJS Kesehatan," kata Landen. 

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan menjelaskan dari berbagai informasi yang dikumpulkan, lima sekolah, yakni SMAN 1 Berastagi, SMA Swasta Bersama, SMK Swasta Bersama, SMPN 3 Kabanjahe, dan SMP Swasta Bersama. 

Sutrisno pun menyampaikan pentingnya pemenuhan kompensasi dan pembiayaan medis kepada para korban. 

"Operasional penyedia layanan MBG yang terlibat kini telah resmi ditutup sementara demi keselamatan bersama."

(cr17/tribun-medan.com)