TRIBUN-MEDAN.com - Sidang dugaan korupsi yang menyeret Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (10/9/2026), memunculkan fakta mengejutkan.
Bukan semata-mata kasus yang membelitnya, melainkan arogansi kekuasaan begitu Fadia menjadi orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan.
Fadia secara lugas mengakui telah menggunakan posisinya sebagai bupati untuk menyingkirkan sejumlah pendukung lawan politiknya saat Pilkada.
Tak terkecuali tukang sapu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelakongan, turut dipecat oleh Fadia.
Untuk diketahui, Fadia Arafiq terlibat dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing (alih daya) di lingkungan Pemkab Pekalongan, melalui perusahaan yang didirikan suami dan anaknya, PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB).
Selain itu, dia didakwa menerima gratifikasi Rp 2,89 miliar dari para kepala perangkat daerah dengan dalih tradisi uang THR atau uang akhir tahun.
Baca juga: Raibnya 4 Jam Tangan Mewah Rolex, KPK Telusuri Jejak Aliran Dana Dugaan Korupsi Bupati Fadia Arafiq
Selain jeratan hukum tersebut, terungkap pula di persidangan tentang arogansi Fadia selama menjabat sebagai bupati.
Fakta ini berawal dari penelusuran Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap pesan WhatsApp antara Fadia dengan Lingkan Anggi, karyawan di perusahaan keluarga terdakwa, PT Raja Nusantara Berjaya.
Dalam pesan itu, terdapat laporan mengenai adanya tukang sapu outsourcing yang secara terang-terangan mendukung pasangan calon nomor urut 02, yang merupakan rival politik Fadia.
Bukannya bersikap netral, Fadia justru langsung mengambil tindakan tegas untuk tidak memperpanjang kontrak pekerja tersebut.
Dia beralasan langkah itu diambil karena pekerja bersangkutan dianggap telah mengintimidasi rekan kerja lainnya.
"Nah itu sudah sampai mengintimidasi teman-temannya. Iya (minta berhentikan) saat pilkada," jawab Fadia saat dikonfirmasi jaksa perihal perintah pemberhentian tersebut.
Lebih jauh, Fadia meluapkan kekesalannya di ruang sidang. Dia mengaku masih menyimpan memori buruk saat masa kampanye, di mana ada pihak-pihak yang secara terbuka mengejek dan menolaknya dari bawah panggung.
Dia pun tak segan menggunakan kekuasaannya saat menjabat untuk "menyingkirkan" orang-orang yang berseberangan secara politik dengannya di instansi pemerintah daerah.
"Kalau orang yang hina saya di atas panggung, usir Fadia. Saya akui ada satu dua orang seperti itu. Udah berhentikan saya jangan ikut-ikutan politik. Soalnya sudah keterlaluan gak kuat juga yang mulia," ucap Fadia.
Mekanisme pemecatannya pun dilakukan secara struktural.
Fadia meneruskan laporan tentang pekerja-pekerja tersebut langsung kepada para Kepala Dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti.
"Saya forward ke kepala dinas. Memang saya laporkan ke kepala dinasnya," terangnya merinci proses pemberhentian para pekerja alih daya tersebut.
Bagi Fadia, hilangnya mata pencaharian para tukang sapu itu murni karena imbas dari pertarungan politik.
Di akhir kesaksiannya terkait masalah ini, sang bupati nonaktif dengan dingin menganggap pemecatan itu sebagai risiko kekalahan lawan politiknya.
"Saat saya menang ya udah risiko dia," pungkasnya tegas.
Dalam sidang sebelumnya, jaksa mendakwa Fadia terlibat dalam rangkaian perbuatan korupsi dengan mendirikan perusahaan keluarga, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), kemudian mengarahkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah untuk memenangkan perusahaan tersebut dalam proyek pengadaan jasa outsourcing.
Berdasarkan dakwaan, sepanjang 2023-2026 PT RNB menerima transaksi sekitar Rp 46 miliar dari kontrak dengan sejumlah perangkat daerah di Pemkab Pekalongan.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 22 miliar digunakan untuk membayar gaji tenaga outsourcing, sedangkan sisanya diduga mengalir sebagai keuntungan kepada keluarga Fadia.
Fadia juga didakwa menerima gratifikasi sekitar Rp 2,9 miliar yang berasal dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Fadia Arafiq diketahui berpasangan dengan Sukirman saat Pilkada Pekalongan 2024 lalu.
Pasangan ini didukung banyak partai politik, yakni PKB, Golkar, Hanura, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, PPP, Perindo, Gelora, dan PKN.
Sedangkan rivalnya pasangan Riswadi dan Mukhammad Amin diusung oleh PDI-P.
Berdasarkan hasil penghitungan suara, Fadia dan Sukirman meraup 306.443 suara 56,24 persen, unggul dari pasangan Riswadi-Mukhammad Amin yang mendapat 238.486 suara atau 43,76 persen.
Laila Fathiah atau yang dikenal sebagai Fadia Arafiq lahir di Jakarta pada 23 Mei 1978.
Fadia awalnya berkarier di dunia hiburan. Ia sempat populer sebagai penyanyi dangdut lewat lagu berjudul "Cik Cik Bum Bum" pada tahun 2000.
Fadia merupakan putri dari penyanyi dangdut legendaris Indonesia, A Rafiq, sekaligus kakak dari artis Fairuz A Rafiq dan Fahd A Rafiq (politikus Golkar).
Dia menikah dengan Ashraff Abu (Ashraff Khan), seorang mantan penyanyi dangdut asal Malaysia yang kini menjadi warga negara Indonesia dan menjabat sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah X yang meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kota Pekalongan.
Fadia menempuh sebagian besar pendidikan dasarnya di Jakarta sebelum melanjutkan pendidikan tinggi di Semarang. Rinciannya:
- SD Negeri Karet Tengsin 14
- SMP Negeri 8 Tanah Abang
- SMA Negeri 58 Ciracas
- S1 Manajemen dari Universitas AKI Semarang (2013) dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Stikubank Semarang (2015).
Fadia mengawali karier politik dengan maju sebagai calon wakil bupati Pekalongan periode 2011–2016. Ketika itu, dia mendampingi Amat Antono.
Langkah itu menjadi titik balik kehidupan Fadia. Ia kemudian fokus di panggung politik dengan menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan dan Ketua KNPI Jawa Tengah (2016–2021).
Fadia kemudian mengikuti kontestasi Pilkada Pekalongan. Ia terpilih menjadi Bupati untuk periode 2021–2024 dan kembali terpilih sebagai petahana untuk periode 2025–2030.
Berdasarkan laporan LHKPN terbarunya, Fadia Arafiq tercatat sebagai salah satu kepala daerah terkaya di Jawa Tengah.
Total kekayaan mencapai sekitar Rp 85,6 miliar hingga Rp 86,7 miliar.
Kekayaannya didominasi tanah dan bangunan senilai Rp 74,2 miliar yang tersebar di 26 titik, termasuk di Pekalongan, Jakarta, Bogor, Depok, Semarang, hingga Bali. (*/tribunmedan.com)
