TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot langsung manajer pupuk di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Pencopotan tersebut dilakukan Amran saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Banggai, Kamis (10/9/2026).

Pada kunjungan itu, Amran mendapati langsung adanya petani yang kesulitan memperoleh pupuk karena belum tergabung dalam kelompok tani.

Mulanya, Amran mempertanyakan peran manajer pupuk yang seharusnya aktif membantu menyelesaikan persoalan petani, termasuk persoalan administrasi dan pembentukan kelompok tani.

Baca juga: Pupuk Kaltim Selesaikan Uji Kinerja 168 Jam, Revamping Ammonia Pabrik-2 Siap Beroperasi Penuh

"Bapak ini tidak punya kelompok. Tapi manajer pupuk tidak bisa membantu untuk membuatkan kelompok. Bisa tidak Anda (manajer) bantu dia buatkan kelompok?" tegas Amran dalam keterangan resminya, Jumat (11/9/2026).

Padahal menurut Amran petani tidak boleh dibiarkan menyelesaikan sendiri persoalan administrasi untuk mendapatkan pupuk. 

Jajaran yang bertugas di lapangan kata dia, harus aktif mendatangi dan membantu petani hingga kebutuhannya terpenuhi.

"Anda digaji untuk melayani rakyat, bukan bergaya. Datangi petani. Saya saja menteri datang ke petani. Ini rakyat butuh. Jangan dibuat menunggu, datangi," tegasnya.

Menurut Amran, persoalan administratif kata dia, tidak boleh menjadi penghalang bagi petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi. 

Petugas harus aktif melakukan pendataan dan membantu petani yang belum masuk dalam kelompok tani agar dapat terlayani sesuai ketentuan.

"Jangan tunggu dia. Jemput semua yang bermasalah. Harus (menjadi) terdaftar, pupuk tersedia (di petani). Itu perintah Presiden," tegasnya.

Amran bilang, persoalan tersebut segera diselesaikan dan tidak kembali ditemukan petani yang harus mengeluhkan kesulitan memperoleh pupuk.

Ketegasan tersebut kemudian diwujudkan dengan pencopotan pejabat pupuk yang dinilai tidak mampu memberikan pelayanan kepada petani. 

Langkah ini menjadi penegasan bahwa jajaran yang bertugas memastikan akses pupuk tidak boleh pasif ketika petani menghadapi kendala di lapangan.

"Selesaikan (jabatannya). Jangan ada petani yang berteriak seperti itu. Kalau saya dengar dalam satu bulan, tolong Pak Bupati juga bantu awasi, kasih laporan," katanya.

Amran lantas menegaskan jabatan merupakan amanah untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. 

Karena itu kata dia, setiap jajaran pemerintah dan pelaksana kebijakan harus mengutamakan pelayanan kepada petani.

"Kita ini pemerintah. Melayani mereka. Kita ini pembantu, kita ini pelayan," kata Amran.

Amran juga mengingatkan jajaran di sektor pertanian agar tidak hanya melihat persoalan dari sisi administrasi, tetapi memahami kondisi petani yang membutuhkan pelayanan pemerintah.

Lebih jauh dia juga menegaskan keberhasilan kebijakan pupuk tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan stok melainkan pupuk tersebut benar-benar dapat diakses petani yang membutuhkan.

"Kasihan tidak? Bayangkan hidupnya. Kamu tidur di AC. Saya mungkin lama miskin, bisa membayangkan," ujar Amran.