TRIBUNJABAR.ID - BANDUNG - Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat secara aktif berpartisipasi dalam Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI Ada Solusi” Episode 16 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum RI secara hibrida pada Jumat (11/9). Kehadiran ini menjadi wujud nyata sinergi antara pusat dan daerah dalam merespons berbagai masukan, pertanyaan, serta kebutuhan hukum masyarakat secara langsung.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, memimpin langsung keikutsertaan jajarannya dalam kegiatan ini. Asep Sutandar menegaskan bahwa partisipasi tersebut merupakan bentuk dukungan penuh terhadap komitmen Kementerian Hukum guna menciptakan pelayanan publik yang tidak hanya transparan, tetapi juga sangat responsif dan solutif terhadap setiap kendala yang dihadapi masyarakat.
Selaras dengan arahan Kakanwil, forum ini membahas secara mendalam berbagai keluhan dan aspirasi warga. Topik yang mengemuka mencakup urusan kewarganegaraan, kenotariatan, pertanahan, hingga pelindungan hak cipta dan paten.
Oleh karena itu, jajaran pimpinan tinggi pratama turut mengawal kegiatan ini, di antaranya Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C, serta didukung penuh oleh Kepala Bagian TU dan Umum Archie Tigor Mangunsong.
Secara spesifik, aduan terkait pewarganegaraan serta dinamika layanan publik menjadi atensi khusus bagi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Ave Maria Sihombing untuk dipastikan kelengkapan dokumennya sesuai regulasi.
Sementara itu, masukan dari kalangan akademisi maupun pelaku usaha mengenai pengembangan UMKM, penetrasi produk lokal ke luar negeri, dan perlindungan karya inovatif diakomodasi oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Ery Kurniawan.
Masukan konstruktif ini diproyeksikan menjadi pijakan penting dalam mengevaluasi serta memperkuat kebijakan pelayanan hukum di masa mendatang.
Lebih lanjut, forum ini juga meninjau sejauh mana perkembangan penanganan aduan-aduan terdahulu demi menjamin transparansi penyelesaian perkara. Setiap laporan yang masuk dikurasi dengan saksama; jika berada di luar yurisdiksi kewenangan Kementerian Hukum, aduan tersebut dikoordinasikan dan diteruskan kepada instansi lintas sektoral terkait agar pelapor tetap mendapatkan kepastian langkah penanganan.
Ke depannya, Kanwil Kemenkum Jabar berkomitmen penuh untuk terus memantau setiap pengaduan publik yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi kementerian. Melalui koordinasi yang solid bersama unit teknis, Kemenkum Jabar berupaya memastikan penyelesaian masalah berjalan cepat, tepat, terukur, dan akuntabel demi kepuasan masyarakat.
