Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, sebesar Rp27 miliar disebut berpeluang tercapai hingga akhir tahun, Jumat (11/9/2026).

Terhitung hingga September 2026, realisasi PAD SBT telah mencapai sekitar Rp. 20,764 miliar atau 76 persen dari target yang ditetapkan.

Ketua Komisi II DPRD SBT, Husein Rumadan, capaian tersebut masih menyisakan sekitar 24 persen dari target PAD.

Dengan waktu yang masih tersedia hingga akhir tahun, DPRD menilai target Rp. 27 miliar masih realistis untuk dikejar.

"Artinya ada 76 persen sudah direalisasi, tinggal 24 persen dan waktu kita tentu saja mulai terhitung di bulan September kemudian Oktober sampai Desember masih empat bulan ke depan," kata Husein.

Baca juga: Pensiun Sejak 1 Mei 2025, Anna Johana Dumatubun Tidak Miliki Kapasitas Wakili Kedinasan PT PLN

Baca juga: Jadwal KM Gunung Dempo 12 September - 7 Oktober 2026, Lengkap dengan Rute yang Dilewati!

Ia mengatakan, hasil pembahasan bersama OPD pengelola pendapatan menunjukkan adanya perencanaan yang dapat mendorong pencapaian target tersebut.

"Dari hasil rapat ini dengan perencanaan yang ada, maka kita sudah bisa pastikan target Rp. 27 miliar dapat tercapai," ujarnya.

Husein menjelaskan, salah satu penyumbang PAD terbesar berasal dari dividen Bank Maluku  Maluku Utara atas penyertaan modal daerah.

Kontribusi dari sektor tersebut disebut mencapai sekitar Rp. 7,9 miliar.

Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang tengah dikejar realisasinya.

Husein menyebut target pendapatan dari sektor pariwisata sebesar Rp. 150 juta per tahun. 

Hingga saat ini, realisasinya telah mencapai sekitar Rp. 116 juta.

"Pariwisata yang targetnya Rp. 150 juta per tahun, sampai saat ini sudah Rp. 116 juta, kurang lebih Rp. 34 juta," jelasnya.

Ia menilai kekurangan tersebut masih dapat dikejar dengan perencanaan dan optimalisasi potensi yang ada.

Komisi II DPRD SBT pun berencana memperluas pembahasan dengan melibatkan OPD teknis lain yang berada di luar mitra Komisi II.

Langkah itu dinilai penting agar seluruh OPD pengelola pendapatan dapat menyampaikan realisasi, kendala, sekaligus solusi untuk meningkatkan penerimaan daerah.

"Sehingga angka-angka yang ada dalam pendapatan asli daerah kita bukan sekadar jumlah, tapi minimal ada perencanaan yang terukur yang bisa dicapai," tutupnya.(*)