Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nuraini Faiq
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Besarnya kuota yang disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk Beasiswa Pemuda Tangguh jenjang kuliah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan jumlah mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
Kondisi tersebut membuat DPRD Kota Surabaya mendorong adanya evaluasi terhadap kriteria penerima agar program pendidikan tersebut dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa yang membutuhkan.
Dari total 24.000 kursi beasiswa yang dialokasikan melalui APBD 2026, baru sekitar 13.000 mahasiswa yang dinyatakan memenuhi kualifikasi. Artinya, masih terdapat sekitar 11.000 kuota yang belum terisi.
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PSI, William Wirakusuma, menilai salah satu persoalannya berada pada cakupan penerima yang terlalu terbatas. Saat ini, program tersebut lebih banyak menyasar keluarga miskin (gakin) dan mahasiswa berprestasi.
"Cakupan beasiswa ini harus diperluas. Sebaiknya tidak hanya dari kalangan gakin, tapi juga masyarakat menengah ke bawah pada kategori Desil 1 sampai 5. Kalau hanya mengandalkan desil di bawah 4, sangat susah terpenuhi," ujar William saat ditemui di gedung DPRD, Jumat (11/9/2026).
Baca juga: Suami Dipenjara karena Kasus Kayu Jati, Keluarga Sutini Ternyata Masuk Desil 1 Tapi Tak Dapat Bansos
William berpandangan, persoalan serapan kuota tidak bisa hanya dilihat dari jumlah calon penerima yang tersedia. Menurutnya, karakteristik keluarga miskin juga perlu menjadi pertimbangan karena tidak semua anak dari keluarga kurang mampu memilih melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
Dalam analisisnya, mayoritas anak dari keluarga gakin atau kurang mampu tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Sebagian besar dari mereka langsung bekerja setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang SMA atau SMK.
Kondisi tersebut membuat jumlah calon mahasiswa yang memenuhi kriteria ekonomi menjadi lebih terbatas. Karena itu, William menilai perlu ada penyesuaian parameter ekonomi sehingga program dapat menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah yang tetap membutuhkan dukungan biaya pendidikan.
"Oleh karena itu, jika target utama program ini adalah mahasiswa, pelonggaran parameter ekonomi menjadi langkah realistis agar anggaran pendidikan terserap tepat guna," ujarnya.
"Targetnya harus digeser ke menengah ke bawah, tidak boleh kaku hanya di Desil 1–4," tegasnya.
Pada 2026, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran sebesar Rp190 miliar untuk program Beasiswa Pemuda Tangguh. Skema bantuan tahun ini berbeda dibandingkan mekanisme yang diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya.
Dalam skema baru, setiap penerima mendapatkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) flat sebesar Rp2,5 juta per semester. Apabila UKT yang harus dibayarkan mahasiswa lebih besar dari nominal tersebut, selisih biaya menjadi tanggungan penerima.
Perubahan skema itu dilakukan untuk memperbesar jumlah penerima. Pemkot Surabaya menargetkan kuota beasiswa meningkat hingga 24.000 mahasiswa.
Sementara pada skema sebelumnya, penerima mendapatkan pembebasan seluruh biaya UKT, sekaligus uang saku dan biaya penunjang kuliah sebesar Rp750.000 per semester.
Meski meminta adanya evaluasi terhadap sasaran penerima, William memastikan Fraksi PSI tetap mendukung program Beasiswa Pemuda Tangguh. Ia menilai program tersebut memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat Surabaya terhadap pendidikan tinggi.
Menurutnya, peningkatan akses pendidikan juga berkaitan dengan upaya mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya.
Di sisi lain, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmen Pemkot terhadap anggaran pendidikan dalam Perubahan APBD (P-APBD) tidak berubah. Pemerintah kota menaikkan kuota menjadi 24.000 penerima dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat.
Terkait sekitar 11.000 kuota yang belum terisi, Eri memastikan sisa anggaran dari total Rp190 miliar tidak akan dialihkan ke sektor lain.
Anggaran tersebut, kata Eri, tetap akan diputar dalam pos anggaran pendidikan. Pemkot juga masih melakukan proses seleksi secara ketat untuk memastikan bantuan diberikan kepada mahasiswa yang memang memenuhi kriteria.
Eri tidak menampik bahwa proses seleksi administrasi hingga pemeriksaan lapangan dilakukan secara ketat. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga asas keadilan dan memastikan penerima bantuan benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
"Setelah dicek, memang seleksinya sangat ketat. Semua yang lolos adalah memang dari keluarga kurang mampu. Sing wis mampu yo bayar. Gotong royong. Ojo jaluk beasiswa (Yang sudah mampu ya membayar. Gotong royong. Jangan minta beasiswa)," kata Eri.
