TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah diminta tidak tergesa-gesa menjadikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial (bansos).
Permintaan tersebut disampaikan ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
Menurut lulusan S1 UGM ini, proses pemutakhiran dan penggunaan data sebaiknya dihentikan sementara apabila masih ditemukan persoalan dalam akurasi data.
Pemerintah dinilai perlu melakukan pemeriksaan ulang sebelum kebijakan tersebut diterapkan lebih jauh.
Baca juga: Viral, Anggota DPR RI Masuk Desil 4, Data BPS Dipertanyakan, Eva: Silahkan Ditelusuri
DTSEN merupakan basis data nasional yang digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk sebagai acuan dalam penyaluran berbagai program pemerintah.
Dosen di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM ini menilai kesalahan data dapat menimbulkan dampak yang berbeda bagi kelompok masyarakat.
Mereka yang sebenarnya mampu tetapi masih tercatat sebagai penerima bansos dinilai masih dapat menerima konsekuensi ketika data diperbaiki.
Sebaliknya, kondisi akan lebih serius apabila masyarakat yang benar-benar miskin justru kehilangan hak menerima bantuan akibat ketidaktepatan pendataan.
"Masyarakat mungkin hanya ingin agar data yang ada sesuai dengan realitas yang mereka hadapi," kata Media dalam Diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan Indonesia di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Baca juga: Anggota DPR RI Berharta Rp 3,5 Mliar Masuk Desil 4 hingga Viral, Tukang Becak Malah Desil 9
Desil adalah pembagian data penduduk ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kondisi sosial ekonomi.
Pengelompokan ini dapat digunakan untuk menentukan posisi kesejahteraan seseorang atau rumah tangga dalam basis data penerima program pemerintah.
Namun, persoalan menjadi berbeda ketika masyarakat miskin justru tidak lagi menerima bantuan karena kesalahan data.
Karena itu, Media mengusulkan pemerintah mengambil waktu untuk memeriksa kembali data sebelum kebijakan terus dijalankan.
"Untuk yang miskin bagaimana? Yang kemudian tidak menerima bansos lagi," ujarnya.
"Menurut hemat saya, hentikan dulu saja. Duduk lagi, seminggu, dua minggu, pastikan lagi semua datanya benar. Kemudian come up dengan solusi yang powerful. Saya memilih jalan itu menurut saya jauh lebih baik," imbuhnya menegaskan.
Baca juga: Anggota DPR Lisda Hendrajoni Sebut Kesalahan Data Desil Bisa Timbulkan Fitnah dan Rugikan Warga
Media mengatakan, persoalan pendataan kemiskinan memang tidak mudah.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak sepenuhnya merupakan kesalahan Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun, apabila pemerintah menemukan adanya kesalahan dalam data, menurut dia, hal yang paling bijak adalah mengakuinya dan memperbaikinya.
"Kalau kita sama-sama mengolah data, if you got it wrong, just admit it. Itu jauh lebih baik," ujarnya.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru melakukan perubahan data kemiskinan.
Menurut dia, perbaikan data tidak harus dipaksakan selesai dalam waktu satu atau dua bulan.
"Kita saksikan MBG dan KOPDES, terburu-buru, kacau semuanya. Dan kalau ini terburu-buru, kemudian kacau lagi semuanya," kata Media. (*)
