TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Insiden kericuhan mendadak pecah di tengah unjuk rasa menyikapi krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kg di Gedung DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (14/9/2026) sore.

Kericuhan berawal dari aksi massa yang memaksa merangsek masuk ke dalam gedung dewan. 

Aksi dorong mendadak pecah hingga membuat Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi (Cicu) nyaris terkena hantaman desakan massa di depan pintu gedung utama.

Awalnya pengunjuk rasa dari Aliansi Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GEMPAR) berorasi di depan Gedung DPRD Sulsel. 

Aksi ini menggalang koalisi mahasiswa UIN Alauddin Makassar bersama Universitas Indonesia Timur (UIT).

Koordinator Lapangan Aliansi GEMPAR, Aqil Abdan Syakuran mendesak jajaran dewan melangkah keluar gedung. 

Ia menuntut sikap tegas legislatif menyikapi empat krisis daerah terkait BBM, LPG 3 kg, air bersih, hingga pemadaman listrik.

Suasana memuncak tatkala barisan pengunjuk rasa mendadak bergerak maju memaksa menerobos pintu utama.

Kejadian ini terjadi pada pukul 15.52 WITA.

Petugas Satpol PP bersama aparat kepolisian dan staf mendadak pasang badan menghalau terobosan massa di depan pintu utama. 

Aksi saling dorong tak terelakkan, disusul hujan lemparan bungkusan air mineral dari arah massa menyasar barikade pengamanan.

Aksi sentuhan fisik pecah tatkala seorang staf terseret di tengah kepungan massa. 

Bahkan seorang petugas Satpol PP juga jadi sasaran amukan massa.

Gesekan fisik memicu adu jotos terbuka usai seorang staf membalas pukulan pengunjuk rasa. 

Staf tersebut bereaksi keras setelah kemejanya ditarik massa hingga kancing bajunya terlepas.

Saat keributan memuncak, Cicu yang melangkah keluar gedung nyaris terkena hantaman aksi dorong disusul hujan lemparan dari arah luar.

Guna meredam desakan pengunjuk rasa yang kian tak terkendali, petugas pengamanan bergerak cepat meredam emosi massa.

Setelah situasi mengendur, Cicu kembali melangkah keluar didampingi Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina.

Ia kemudian berbaur di lantai teras bersama massa. 

Dalam kesempatan itu, Cicu membeberkan Pemprov Sulsel telah bersurat ke BPH Migas dan Kementerian ESDM guna meminta penambahan kuota BBM bersubsidi serta LPG 3 kg.

Bahwa Gubernur Sulsel telah bersurat resmi ke BPH Migas dan Kementerian ESDM terkait penambahan kuota pasokan energi bersubsidi untuk wilayah Sulsel.

"Pak Gubernur sudah mengeluarkan surat dan mengirimkan surat tersebut ke BPH Migas untuk menambah kuota BBM bersubsidi dan ke Kementerian ESDM untuk menambah kuota gas LPG 3 kg untuk masyarakat Sulsel," tegas Cicu di hadapan massa aksi.

Politisi NasDem ini menjelaskan kewenangan penetapan kuota berada di tangan pemerintah pusat. 

Namun, ia berkomitmen akan mengawal surat permohonan tersebut.

Ia berharap pemerintah segera mendapat respons positif dalam waktu dekat.

"Tentu kuota ini bukan menjadi kewenangan kami di Sulsel, tetapi menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk menambahkan. Oleh karena itu, kita sudah bersurat, dan insya-Allah dalam beberapa hari ke depan ini surat tersebut akan dijawab," lanjutnya.

Cicu juga menjawab terkait kebijakan sistem ganjil-genap pengisian BBM yang memicu keresahan publik. 

Ia menegaskan pembatasan tersebut hanya berlaku sementara dan langsung dicabut begitu pasokan BBM kembali normal.

"Edaran yang dikeluarkan pemerintah hari ini hanya bersifat sementara, tidak bersifat permanen. Apabila seluruh kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, maka edaran tersebut tidak akan berlaku lagi. Masyarakat bisa mengisi BBM sesuai dengan peruntukannya masing-masing," terang Cicu.

Selain langkah regulasi, Cicu mengungkapkan pihak kepolisian telah bergerak mengusut indikasi penyimpangan pasokan BBM di lapangan.

"Perlu juga saya sampaikan di sini bahwa teman-teman dari kepolisian juga sudah melakukan penyelidikan terhadap oknum-oknum yang ditengarai melakukan penimbunan bahan bakar yang ada di Sulsel," katanya.

Cicu mengajak mahasiswa mengawal bersama proses pemulihan krisis hingga tuntas.

"Kesimpulan kita tadi, hasil koordinasi dengan Satgas, kami meminta penambahan kuota terkait BBM subsidi dan LPG 3 kg. Mari kita kawal ini semua sama-sama beberapa hari ke depan," pungkasnya.

Sementara itu, Aqil Abdan Syakuran selaku Koordinator Lapangan Aliansi GEMPAR mendesak ketegasan sikap legislatif. 

Presiden DEMA UIN Alauddin Makassar tersebut memastikan aksi gabungan bersama Universitas Indonesia Timur (UIT) digulirkan demi membongkar muara krisis energi hingga pelayanan dasar di Sulsel.

Konsolidasi gerakan ini menyasar empat krisis utama yang membelit kehidupan warga.

Yakni kelangkaan LPG 3 kg, krisis BBM, krisis air bersih, serta pemadaman listrik.

"Ada empat tuntutan yang kami sampaikan di sini, terkait LPG, BBM, krisis air, dan listrik. Ini perlu ditindaklanjuti secara konkret terhadap komitmen DPRD," ujar Aqil di lokasi aksi.

Dalam dialog tersebut, ia mendesak dewan untuk mengawal aspirasi mereka.

Aqil menuntut DPRD Sulsel melayangkan pemanggilan resmi kepada seluruh instansi terkait, termasuk PT Pertamina.

"Kami meminta kejelasan agar bisa sampaikan ke Pertamina dan pihak-pihak terkait, untuk menyampaikan siapa yang salah dalam hal ini," tegasnya.

Aqil menambahkan, legislatif wajib bergerak cepat menghadirkan seluruh pihak berwenang dalam forum resmi guna mengusut tuntas dalang di balik kekacauan distribusi pasokan energi dan layanan dasar.

"DPRD Provinsi perlu secepatnya memanggil dan menghadirkan semuanya. Sehingga semua bisa diusut secara masif dan kita tahu siapa yang bertanggung jawab di sini," pungkas Aqil.