Laporan Reporter TribunPapuaBarat.com, Arfat Jempot
TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA – Perwakilan operator dari 80 kampung di Kabupaten Kaimana, Papua Barat mengikuti pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Kaimana, Selasa (15/9/2026).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kaimana, Ika Damayanti menjelaskan, setiap kampung mengirimkan dua peserta, yakni satu operator utama dan satu pendamping.
Skema ini diharapkan dapat mendorong proses belajar bersama sehingga pengelolaan sistem keuangan kampung lebih efektif.
“Untuk 80 kampung kita minta dua orang per kampung. Artinya satu operator, yang satu mungkin nanti bisa juga belajar sama-sama,” jelasnya.
Menurut Ika, pelatihan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparat kampung.
Baca juga: Sejak 2019 Dana Desa Kaimana Capai Rp662 Miliar, Pemda Minta Pengelolaan Dievaluasi
Sistem pengelolaan keuangan kampung saat ini sudah berbasis online, sehingga keberadaan operator di setiap kampung menjadi krusial.
Dengan begitu, proses perencanaan, pengelolaan keuangan, hingga pelaporan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pendampingan DPMK.
“Kalau berharap dengan bantuan teman-teman di DPMK, 84 kampung ini akan terlambat. Masing-masing kampung harus punya operator sehingga mereka bisa menginput mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi,” tegasnya.
Operator kampung juga berperan dalam mengelola berbagai sumber dana yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBDes), termasuk dana desa dan alokasi dana kampung (ADK).
Baca juga: DPMK Kaimana Gelar Bimtek untuk 168 Pendamping Kampung Program Samisaka
Karena sistem bersifat online, kampung yang lebih cepat menyelesaikan administrasi akan lebih dahulu masuk dalam proses pencairan.
“Dana desa, ADK, dan sumber dana lainnya harus melalui sistem dalam proses perencanaan maupun realisasi,” tambah Ika.
Pelatihan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi operator untuk mengasah kembali keterampilan mereka.
Meski demikian, DPMK Kaimana tetap menyediakan pendampingan melalui admin dan staf bagi kampung yang mengalami kendala.
“Namun, pendampingan tersebut bukan berarti pekerjaan pengelolaan sistem dikerjakan oleh DPMK. Kami hanya mendampingi supaya mereka berdaya dan bisa melakukan apapun sendiri untuk kampungnya,” jelas Ika.
