BANJARMASINPOST.CO.ID - Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatan Menteri Keuangan. Hal ini mendapat sorotan dari Mahfud MD.
Bagi Mahfud MD, ada dua faktor yang bisa jadi pemicu pencopotan Purbaya dari jabatan Menkeu.
Ada dua kelemahan mendasar selama Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan, yakni komunikasi publik yang buruk serta persoalan substansi kebijakan yang dinilai tidak beres.
"Menyangkut Purbaya, memang dulu kita terlalu besar harapannya. Kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu ada dua: satu komunikasi publiknya buruk, dan kedua substansi urusannya juga tidak beres," ujar Mahfud dikutip Tribun Style dari tayangan YouTube Mahfud MD Official pada Selasa (15/9/2026).
Selain itu, seejumlah hal jadi bahan kritik Mahfud MD terhadap Purbaya Yudhi Sadewa:
1. Dinilai Terlalu Sesumbar dan Menganggap Masalah Mudah
Menurut Mahfud, Purbaya sejak awal menjabat terlalu percaya diri dalam menyampaikan berbagai pernyataan kepada publik.
Baca juga: Peringatan Noel Ebenezer Kini Terbukti? Purbaya Dicopot dari Menkeu: Mengganggu Pesta Para Bandit
Mahfud menyebut Purbaya sempat memberikan kesan bahwa persoalan ekonomi dapat diselesaikan dengan mudah.
"Begitu dia menjabat, dia lalu sesumbar bahwa semua gampang, seolah memberi harapan 'saya ini beda banget sama Sri Mulyani'. Soal pertumbuhan ekonomi dan lainnya dianggap gampang," kata Mahfud.
Mahfud juga menyoroti sikap Purbaya terhadap orang yang mempertanyakan atau mengkritik kebijakannya.
Ia mencontohkan ketika seorang pakar disebut pernah diremehkan karena dianggap tidak memahami persoalan ekonomi.
"Orang yang bertanya atau mengkritik malah dilecehkan, seperti pernah ada seorang pakar bicara di depan forum lalu dibilang 'Anda kan bukan ekonom, tidak tahu apa-apa, belajar dululah'," ujar Mahfud.
2. Terlibat Perdebatan Terbuka dengan Pengamat
Mahfud kemudian menyinggung perseteruan Purbaya dengan pengamat ekonomi Feri Latuhihin.
Menurut Mahfud, keduanya sempat terlibat perdebatan terbuka hingga hubungan mereka memanas.
"Bahkan terakhir berdebat terbuka dengan Feri Latuhihin hingga musuhan," kata Mahfud.
Mahfud juga menyinggung dugaan pemanggilan podcast yang menghadirkan Latuhihin oleh Kementerian Keuangan untuk mempertanyakan persoalan pajak.
"Podcast-podcast yang mengundang Latuhihin lalu dipanggil oleh Kementerian Keuangan dan ditanya bayar pajak atau tidak," ujar Mahfud.
Dalam pembahasan tersebut, host mencontohkan podcast yang menurutnya tidak selalu memberikan bayaran kepada narasumber atau pengelola, bahkan hanya berupa konsumsi.
Mahfud menjadikan hal tersebut sebagai contoh komunikasi publik yang menurutnya tidak tepat.
3. Penarikan Pajak Dinilai Terlalu Menyasar Usaha Kecil
Mahfud juga mengkritik kebijakan penarikan pajak pada masa Purbaya.
Ia menilai masyarakat hingga pelaku usaha kecil dan home industry terlalu dikejar-kejar pajak.
"Di zaman Purbaya, rakyat dikejar-kejar pajak sampai ke usaha kecil dan home industry. Isu penarikan pajak berlebihan ini tidak pernah berkurang selama masa jabatannya," kata Mahfud.
Menurut Mahfud, kondisi tersebut bertolak belakang dengan sejumlah janji yang sebelumnya disampaikan Purbaya.
"Itu contoh bahwa janjinya tidak ada yang bisa ditepati dan berubah-ubah," ujarnya.
4. Polemik 490 Daerah yang Disebut Terancam Tak Bisa Bayar Gaji
Mahfud juga menyoroti pernyataan Purbaya mengenai kondisi keuangan daerah.
Purbaya disebut pernah mengumumkan bahwa 490 daerah terancam tidak mampu membayar gaji pegawai akibat pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU).
Menurut Mahfud, pernyataan seperti itu seharusnya tidak langsung disampaikan kepada publik apabila belum disertai solusi.
Mahfud menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan kepanikan di daerah dan kalangan masyarakat.
"Purbaya juga mengumumkan ke publik bahwa 490 daerah terancam tidak bisa menggaji pegawainya akibat pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU)," kata Mahfud.
Menurutnya, seorang menteri seharusnya menjadi pihak yang meredam persoalan dan mencari solusi sebelum menyampaikan kabar yang dapat memicu keresahan.
"Seorang menteri seharusnya menjadi bemper Presiden," ujarnya.
5. Berdebat Terbuka dengan Gubernur DKI Jakarta
Mahfud juga menyoroti perdebatan Purbaya dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai Dana Bagi Hasil.
Menurut Mahfud, persoalan antarpejabat seharusnya dibicarakan melalui komunikasi langsung, bukan saling membalas pernyataan melalui media massa.
Ketika ditanya wartawan mengenai persoalan tersebut, Purbaya disebut merespons, "Memang dia bisa nekan saya?"
Mahfud menilai komunikasi seperti itu tidak semestinya dilakukan oleh pejabat negara.
"Harusnya komunikasi antarpejabat dilakukan lewat telepon, bukan saling tanggap di media," kata Mahfud.
6. Soal Rupiah, Dinilai Melempar Tanggung Jawab ke BI
Mahfud juga mengungkit pernyataan Purbaya mengenai nilai tukar rupiah.
Menurut Mahfud, sebelum menjadi Menteri Keuangan, Purbaya pernah menyampaikan bahwa menstabilkan nilai tukar rupiah merupakan persoalan yang mudah.
Namun, ketika rupiah disebut terus melemah setelah Purbaya menjabat, Mahfud menilai Purbaya justru melempar persoalan tersebut kepada Bank Indonesia.
"Purbaya terlalu percaya diri dan menganggap masalah gampang ditangani. Sebelum jadi menteri dia bilang gampang menstabilkan nilai tukar rupiah, namun saat rupiah terus melemah setelah dia menjabat, dia justru melemparkan tanggung jawab dengan berdalih bahwa itu urusan Bank Indonesia," demikian kritik Mahfud.
7. Janji Soal Pembiayaan Whoosh Dinilai Berubah
Bukan hanya komunikasi publik, Mahfud juga menyoroti substansi kebijakan Purbaya.
Salah satunya terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Menurut Mahfud, Purbaya pada awalnya sependapat bahwa pembiayaan proyek tersebut tidak boleh ditanggung negara dan tidak menggunakan APBN.
Namun, Mahfud menyebut kebijakan tersebut kemudian berubah hingga pembiayaan masuk ke APBN.
"Tiba-tiba masuk APBN dan harganya membengkak beberapa kali lipat dibanding kesepakatan awal dengan Jepang. Dokumen perjanjian Whoosh tersebut bahkan tidak pernah dibuka atau diserahkan ke DPR," kata Mahfud.
Mahfud juga menyinggung pernyataan Purbaya yang sempat menyebut beban Whoosh seharusnya ditanggung Danantara.
Namun, menurutnya, kebijakan tersebut kembali berbelok sehingga masuk ke APBN.
"Akhinya pemerintah harus mencicil Rp1 triliun per tahun selama 80 tahun, padahal tadinya dijanjikan tidak di-handle oleh pemerintah," ujar Mahfud.
8. Bea Cukai Disebut Tak Mengalami Penataan Struktural
Kritik lainnya diarahkan Mahfud terhadap persoalan Bea Cukai.
Menurut Mahfud, Purbaya pernah menyampaikan ancaman akan menutup Bea Cukai apabila lembaga tersebut tidak beres.
Namun, ketika kemudian muncul kasus korupsi yang ditangani KPK dan terungkap di pengadilan, Mahfud menilai tidak terlihat adanya penataan struktural secara nyata di internal Bea Cukai.
"Mengenai Bea Cukai, Purbaya pernah sesumbar akan menutup Bea Cukai jika tidak beres. Namun ketika muncul kasus korupsi yang ditangani KPK dan diungkap di pengadilan, tidak ada penataan struktural secara nyata di internal Bea Cukai," demikian kritik Mahfud.
Mahfud pun menyimpulkan bahwa persoalan Purbaya bukan hanya menyangkut cara berkomunikasi dengan publik, tetapi juga substansi kebijakan yang dijalankan selama menjabat.
"Menyangkut Purbaya, memang dulu kita terlalu besar harapannya," kata Mahfud.
Presiden Prabowo Subianto secara mendadak mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ditunjuk menggantikan posisi Purbaya yang menjabat sejak 8 September tahun lalu.
Reshuffle ini dilakukan Senin (14/9/2026), sekitar satu tahun sejak Purbaya dilantik menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Presiden Prabowo kemudian melantik Suahasil di Istana Negara dengan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Suahasil sebelumnya adalah Wakil Menteri Keuangan yang menjabat sejak 25 Oktober 2019. Ia adalah Menteri Keuangan ketiga di kabinet Presiden Prabowo Subianto setelah Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menariknya, Purbaya Yudhi Sadewa masih menjalankan tugasnya pada Senin pagi, beberapa jam sebelum Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencopotannya dari jabatan Menteri Keuangan.
Purbaya sebelumnya memimpin rapat gabungan bersama DPD RI di DPR RI. Rapat tersebut berlangsung sekitar pukul 10.00 hingga 15.00 WIB.
Saat rapat, Purbaya mengenakan batik biru dengan motif bunga dan ornamen putih.
Momen menarik terjadi ketika Purbaya menerima telepon dari seseorang yang disebutnya sebagai "Bapak". "Halo Pak. Iya, siap-siap. Saya masih di DPD, Pak," kata Purbaya saat menerima telepon tersebut pada Senin.
Usai menerima telepon, Purbaya terlihat beberapa kali membungkukkan badan. Tidak lama kemudian, ia meninggalkan Gedung DPD.
Dan beberapa waktu kemudian, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencopotan Purbaya dari posisi Menteri Keuangan di Istana Negara. Posisi Menteri Keuangan selanjutnya digantikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Saat ditemui usai pelantikan Suahasil Nazara mengungkap arahan khusus Presiden setelah dirinya dipercaya menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam reshuffle kabinet. Suahasil mengatakan Presiden memberikan tugas khusus kepadanya untuk menjaga keuangan negara, termasuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan kredibel.
"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya, menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," kata Suahasil.
Menurut Suahasil, APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus mampu mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
"Jadi, APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah," ujarnya.
Karena itu, dia menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN agar anggaran negara tetap dapat dipercaya.
"Karena itu, APBN itu harus sehat. Selain harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya," kata Suahasil.
(Banjarmasinpost.co.id/TribunStyle.com)
