JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut pemberlakuan Jalan Berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) masih dalam proses pembahasan. Dia menegaskan, usulan itu juga harus dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

"Nah ini kan harus masih proses, berikutnya harus berdiskusi juga dengan DPRD," ucap Heru di Concert Hall iNews Tower, Jumat (20/9/2024).

Heru menambahkan, ERP baru bisa diterapkan jika transportasi umum di sebuah wilayah sudah lengkap, seperti MRT, LRT dan Transjakarta.



"Berikutnya juga transportasi yang saya sampaikan Sudirman memang sudah harus benar-benar sempurna baru bisa," ujarnya.

Heru menyebut jika seluruh transportasi umum sudah lengkap, pemberlakuan ERP bisa mengurangi kemacetan. "Iya antara lain (mengurangi kemacetan) , tapi harus sempurna dulu Transjakarta, MRT, dan transportasi lainnya di sekitar itu baru bisa diterapkan," pungkasnya.