TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Data otoritas jasa keuangan (OJK) menempatkan Jawa Barat (Jabar) sebagai daerah tertinggi dalam daftar kredit macet dan tumpukan utang pinjaman online (pinjol) di Indonesia, mencapai Rp16,55 triliun.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi mengatakan, masalah pinjol ilegal harus ditanggapi secara serius.

Kolaborasi, kata dia, menjadi kunci antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melindungi masyarakat agar tidak terlibat praktik ini.

“Kami menyadari alasan sebagai masyarakat memilih ke Pinjol ilegal atau ke Bank Emok itu karena sangat mudah pada administrasi dan cepat cair. Namun, ke depan itu akan jadi masalah, bunga yang sangat tinggi dan cara-cara penagihan yang tidak etis menjadi hal yang kerap dikeluhkan oleh para nasabah," ujar Fathi, Rabu (23/10/2024). 

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus berkolaborasi menyediakan akses kredit perbankan yang mudah dan dengan bunga yang terjangkau.

Selain itu, perlu juga adanya pengawasan dan edukasi kepada para peminjam. Sebab, kata dia, kadang ada masyarakat yang meminjam uang bukan dipergunakan kepada hal-hal pokok. Sehingga, pelatihan pengelolaan keuangan hingga pelatihan menjadi pengusaha perlu diberikan kepada masyarakat.

"Jadi, kami mencatat dan melihat uang pinjaman ini tidak dipergunakan ke hal-hal yang penting. Seperti dipakai judi online, hingga menghambur-hamburkan ke urusan yang tidak pokok lainnya. Tapi kalau uang ini dipergunakan untuk hal produktif yang berkelanjutan, itu yang kami harapkan, sehingga ada kemandirian dari masyarakat dan itu perlu diawasi dan dilatih,” katanya.

Melalui rangakaian program kemandirian ekonomi yang digagasnya, Fathi berharap masyarakat dapat meningkatkan kelas ekonomi dan muncul kemandirian ekonomi dalam persiapan menghadapi Indonesia emas 2045 mendatang.

“Saya optimis kita bersama dapat meningkatkan kemandirian ekomoni dan ini akan meningkatkan hidup masyarakat kita yang lebih baik. InsyaAllah pasti bisa asal kita bersama-sama menjalankannya,” ucapnya.