Calon gubernur wakil gubernur Banten Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi menyiapkan sejumlah program untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Hal ini dilakukan untuk mendorong kesejahteraan keluarga.

"Penanganan kemiskinan ekstrem harus diselesaikan dengan dua cara. Pertama jangka pendek, dan kedua adalah jangka panjang," ujar Ade dalam keterangan tertulis, Jumat (11/8/2024).

Hal tersebut disampaikan Ade Sumardi saat debat kandidat cagub-cawagub Banten kedua yang digelar di Jakarta, Kamis (7/11) malam.

Ade mengatakan untuk program jangka pendek, yaitu memastikan tidak ada warga Banten yang tidak bisa makan.

"Bantuan sosial harus masuk, baik untuk yatim piatu, hingga orang tua lanjut usia yang membutuhkan," ujar mantan wakil bupati Lebak ini.

Sedangkan program jangka panjang yang akan dilakukan yaitu mengadakan pelatihan guna mengurangi angka pengangguran. Menurut Ade, Balai Latihan Kerja (BLK) bukan sekadar hadir dalam bentuk gedung, tetapi harus turun langsung ke masyarakat.

"Kita dorong ada BLK mobile. Bukan saatnya rakyat yang mencari pemerintah, tapi pemerintah yang harus turun ke rakyat. Melatih generasi muda untuk berdaya dan mandiri," ujarnya.

Dia menekankan program pengentasan pengangguran harus terintegrasi dan terdiri dari beberapa program.

"Semua program harus terpadu, sehingga pengentasan kemiskinan bisa teratasi dengan nyata. Termasuk bantuan perbaikan rumah tidak layak huni," katanya.

Sebelumnya, Airin juga menegaskan pentingnya keterpaduan dalam upaya pengentasan kemiskinan saat silaturahmi dengan warga. Airin menilai berbagai program untuk menekan angka pengangguran, juga akan mengikis jumlah kemiskinan.

"Kita kembangkan sekolah vokasi berbasis siap kerja. Selain itu, ada proses evaluasi juga terkait pendidikan kejuruan," ujar Airin.

Airin-Ade juga punya program Muda Berdaya. Mendorong kemandirian pemuda untuk mengembangkan usaha.

"Pemberdayaan pemuda ini kita turunkan hingga ke pesantren-pesantren. Program Santri Innovator dan Santri Bertani, akan mendorong peningkatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Ada juga program Kartini Banten, edukasi literasi keuangan keluarga, peningkatan peran PKK, hingga perlindungan anak yatim dan tidak mampu secara ekonomi.

"Kita harus mampu memfasilitasi panti-panti sosial, memberikan bantuan dan pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial," ujarnya.

Lebih lanjut Airin juga menyinggung pentingnya kerja sama antar pemangku kepentingan (stakeholder). Melalui konsep pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media massa.

"Sinergi dan kolaborasi ini akan menciptakan kesejahteraan dan Banten maju bersama," ujarnya.