POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pemerintah bakal memperpanjang penyaluran Bantuan Sosial atau Bansos Beras menjadi 6 bulan di tahun 2025.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan (Zulhas) di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (6/1/2025) kemarin.

Zulhas menuturkan, perpanjangan bansos beras yang digelontorkan akan berjumlah sebanyak 160.000 ton per bulan. 

Adapun kebijakan itu, kata dia, telah melalui rapat terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto akhir Desember lalu.

“(Beras) SPHP Januari-Februari sudah akan dibagi oleh Bulog, tapi sesuai keputusan ratas ditambahkan 4 bulan, jadi 6 bulan,” ujar Zulkahs dikutip dari Kontan.

Meski demikian, Zulhas belum bisa menjelaskan lebih detil kapan tambahan bansos beras tersebut bakal dilakukan. Dia hanya bilang, hal tersebut akan dibahas dalam ratas selanjutnya.

“Yang empat bulannya kapan? Nanti tunggu putusan ratas (selanjutnya),” jelasnya.

Zulhas mengungkapkan, penyaluran bansos beras perlu memperhitungkan waktu panen, ini dilakukan agar tak mengganggu harga beras dipasaran.

“Nanti kami akan rapat, lihat panennya seperti apa. Kalau sudah mulai musim kemarau, barulah atau musim paceklik itu baru akan dibagi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan di tahun 2025.

“Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang 4 bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya," kata Arief beberapa waktu lalu.

Arief mengatakan pada alokasi tahun ini pemerintah menyiapkan sebanyak 960 ribu ton beras yang akan didistribusikan kepada 16 juta penerima bantuan pangan (PBP) di tahun 2025.

Dia bilang program badan pangan beras ini diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.

Menurutnya, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, pada penyaluran tahun ini akan difokuskan pada kelompok desil 1 dan 2 serta ibu tunggal yang miskin dan lansia.

Adapun database penerima banpang beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).

"Rinciannya terdiri dari 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal," ujar Arief. (*)