Sidang pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, segera dimulai pekan depan. Namun, Yoon Suk Yeol dipastikan absen dalam sidang perdana tersebut.
Dirangkum detikcom, Minggu (12/1/2025), kekhawatiran akan masalah keamanan menyebabkan Yoon enggan hadir dalam persidangan 14 Januari mendatang. Meski begitu, perwakilan kuasa hukum menyebut Yoon bersedia hadir jika masalah keamanan dapat teratasi.
"Kekhawatiran tentang keamanan dan potensi insiden. Oleh karena itu, Presiden tidak akan dapat menghadiri persidangan pada tanggal 14 Januari," kata pengacara Yoon Kab-keun dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke AFP.
"Presiden bersedia hadir kapan saja setelah masalah keamanan diselesaikan," tambahnya.
|
|
Drama darurat militernya telah menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade. Tak hanya menolak diinterogasi, Yoon juga menolak untuk ditangkap atas drama yang dibuatnya.
Para penyidik yang berusaha untuk memeriksa Yoon Suk Yeol terkait dengan deklarasi darurat militernya yang berlangsung singkat telah memperoleh surat perintah baru. Penyidik juga sedang mempersiapkan upaya penangkapan lainnya.
Yoon akan menjadi presiden Korea Selatan pertama yang sedang menjabat yang ditangkap jika para penyidik dapat menahannya.
Ia sedang diselidiki atas tuduhan "pemberontakan" dan, jika ditangkap dan dihukum secara resmi, ia akan menghadapi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati.
|
|
Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (11/1/2025), para pengunjuk rasa yang mendukung dan menentang Yoon dijadwalkan berkumpul di sepanjang jalan utama di pusat kota Seoul pada hari Sabtu. Mereka adalah kelompok yang menuntut penangkapannya, serta yang menyerukan agar pemakzulannya dinyatakan tidak sah.
Negara tersebut telah dilanda ketegangan selama berminggu-minggu setelah Yoon memerintahkan tentara untuk menyerbu parlemen, di mana mereka gagal mencegah para anggota parlemen untuk menolak darurat militer.
"Terlepas dari upaya kami, ia terus menghindari akuntabilitas, dan baik polisi maupun CIO (Badan Investigasi Korupsi) benar-benar gagal bertindak tegas," kata pengunjuk rasa anti-Yoon dan mahasiswa Kim Min-ji, 25 tahun.
"Sangat penting bagi kami untuk menyuarakan pendapat kami hingga ia dicopot dari jabatannya," imbuhnya.
Sementara itu, pendukung Yoon, Su Yo-hahn, 71 tahun, mengatakan deklarasi darurat militer Yoon tersebut memiliki "alasan yang sah".
"Ia adalah seseorang yang dipilih oleh rakyat dan mewakili negara kita. Menyelamatkan Yoon adalah cara untuk menyelamatkan bangsa kita," kata Su.
