Lidea Feed

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menanggapi usulan yang disampaikan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Sultan mengusulkan agar pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG) tidak hanya dari APBN tetapi juga menggunakan dana dari zakat.

Usulan itu mengemuka karena anggaran MBG terbatas yakni Rp 71 triliun. Anggaran tersebut jelas belum dapat mencakup program MBG hingga di seluruh Indonesia.

Anwar Abbas mengatakan, jika menggunakan dana zakat untuk membantu program ini, tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama.

"Kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (15/1).

"Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah," tambah dia.

Anwar menjelaskan, ketentuan penyaluran dana infak dan sedekah memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat di mana yang boleh menerima dana zakat hanya delapan ashnaf.

Mereka adalah fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil dan fi sabilillah.

"Tetapi menurut saya kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada," ucap Anwar.

"Tahun depan, jika anggaran sudah ada, baru dilaksanakan secara penuh yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu," tutur dia.

Petugas menata menu makanan yang akan didistribusikan pada program makan bergizi gratis di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (6/1/2025). Foto: Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO

Heran Negara Tak Mampu Biayai Makan Bergizi Gratis

Anwar menuturkan, dirinya merasa aneh jika pemerintah tidak punya dana untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Sebab Indonesia negara kaya dengan sumber daya alam.

"Apalagi konstitusi kita dalam pasal 33 UUD 1945 sudah jelas-jelas menyatakan bumi air dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu sudah saatnya bagi pemerintah mengevaluasi semua kontrak-kontrak yang ada terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam apakah itu menyangkut batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauxit , pasir laut dan lain-lain," kata Anwar.

Siswa menyantap makanan saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memantau pemberian makan bergizi gratis di SMP 12 Semarang, Senin (6/1/2025). Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan

Anwar lantas menyinggung para pengusaha dalam bidang pertambangan yang banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk terciptanya kemakmuran rakyat.

"Jika ini bisa dilakukan maka hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang bisa dimiliki oleh pemerintah akan meningkat dengan tajam sehingga banyak program bisa dibiayai dan salah satunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program makan bergizi gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo," tutup Anwar Abbas.

Ilustrasi bayar zakat dengan uang. Foto: Shutterstock